Pendidikan & Kesehatan

Perlindungan Konsumen, BPKN Kerjasama dengan STIE Perbanas

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan STIE Perbanas melakukan penandatangan MoU guna penerapan perlindungan konsumen di sektor pendidikan.

Kerjasama itu ditandatangani langsung oleh Ketua BPKN Rizal E. Halim dan Kepala STIE Perbanas, Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si, Kamis (5/11/2020). Rizal mengatakan bahwa penandatangan MoU ini, merupakan bentuk sosialisasi dan edukasi.

“Harapannya dengan ini Perbanas akan dikembangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik untuk memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi terkait Perlindungan Konsumen jadi hak-hak konsumen. Kita akan sosialisasikan dengan masih intensif di sektor pendidikan dengan menggunakan instrumen Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujar Rizal.

Hal ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat akan perlindungann konsumen yang bahkan telah diatur dalam Undang-Undang. Rizal mengatakan, hal tersebut antara lain terkait pengetahuan hak-hak konsumen dan perilaku komplain.

“Perilaku komplain kita itu rendah, orang pada ndak mau repot, ndak mau sulit dan sebagainya Itu juga jadi kita belum tahap kritis sebagai masyarakat yang kritis. Konsumen yang kritis itu masih jauh karena dua dimensi ini relatif rendah. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan edukasi dan yang paling penting adalah mendorong budaya kritis jadi kita harus bisa menjadi konsumen yang kritis,” tambahnya.

Khususnya kaum milenial agar memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga nantinya menjadi konsumen yang cerdas. Perguruan tinggi dapat juga membuka klinik/layanan pengaduan dengan tujuan menerima pengaduan ataupun konsultasi pengaduan konsumen dari masyarakat.

Selain itu, BPKN juga melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketua BPKN, Rizal E. Halim didampingi oleh Wakil Ketua BPKN, M. Mufti Mubarok, beserta beberapa anggota komisioner lainnya.

Dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di tanah air, diperlukan langkah bersama yang kolaboratif dari semua pemangku kebijakan dan semua pemangku kepentingan di semua sektor dan lini. Perlindungan konsumen sangat penting sebagai kontribusi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang mengacu kepada Indeks Keberdayaan konsumen (IKK) Nasional.

“Ke depan, BPKN mengusulkan kolaborasi antara pemerintahan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan perlindungan konsumen nasional. Juga perlunya Perda Perlindungan Konsumen sebagai acuan pelaksanaan perlindungan konsumen di daerah, menjaga kepercayaan bertransaksi guna meningkatkan nilai pendapatan daerah yang diperoleh dari transaksi konsumen di pasar,” ujarnya.

“Juga memastikan terbukanya akses pemulihan hak konsumen yang dapat diperoleh dengan mudah, mendukung peningkatan pemahaman perlindungan konsumen guna meningkatkan indeks keberdayaan konsumen, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dengan pelibatan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan barang maupu jasa, serta bila memungkinkan Jawa Timur bisa menginisasi pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Daerah,” tukasnya.

Disisi lain, Kepala Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si. juga menegaskan sebagai kampus yang fokus pada menajemen bisnis dan perbankan, pengetahuan tentang perlindungan konsumen telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan studi di STIE Perbanas.

“Ya karena kami kampus bisnis dan perbankan, maka perlindungan konsumen lebih memperkuat mata kuliah di hukum bisnis ya hukum bisnis itu ada di kita dan itu juga menjadi media kita untuk mengedukasi para mahasiswa atau memberikan pengetahuan saja dalam kaitan dengan pilihan konsumen,” ujar Yudi.

Dengan demikian, ke depan juga diadakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usahal. Bahkan, kegiatan konsultasi, pengaduan, dan advokasi perlindungan konsumen bisa dikolaborasikan antara STIE Perbanas Surabaya dengan BPKN RI. [adg/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar