Pendidikan & Kesehatan

Penindakan Dengan Denda Ampuh Tekan Warga Patuh Bermasker

Surabaya (beritajatim.com) – Penindakan dengan denda sebesar Rp 250 ribu rupiah kepada warga di Surabaya yang tidak memakai masker saat melakukan aktifitas di luar rumah ternyata sangat ampuh untuk menekan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Penegakan hukum tersebut sesuai dengan instruksi Presiden RI No 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Saya sekarang harus menggunakan masker agar tidak ditangkap aparat saat razia dan didenda dengan uang” kata Wahyu Hestiningdiah warga Ngagel Tirto kepada beritajatim.com, Senin (26/10/2020).

Jurnalis yang setiap hari melakukan liputan di Kota Surabaya ini juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti pesan ibunya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau wajib 3M. “Dek pakai masker dan tetap menjaga kesehatan,” kata Wahyu sambil menunjukkan pesan dari ibunya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ade Satrio warga Magetan yang sedang sedang berada di Surabaya untuk training selama sebulan ini. Ade mengaku harus tetap menjaga kesehatan di wilayah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. “Kami dingatkan keluarga untuk memakai masker apalagi ada denda jika tidak pakai masker,” kata Ade.

Selama ini memang belum terkena razia meski dirinya setiap hari harus berkeliling dengan motor menyusuri jalanan di Kota Surabaya.

Sementara itu Kepala Sub Bagian Humas Kepolisian Resort Kota Surabaya Ajun Komisaris Polisi M Akhyar menjelaskan penerapan denda kepada warga yang tidak patuh memakai masker sangat ampuh dalam menegakkan kepatuhan warga.

“Dulu awal-awal kami melakjukan razia hampir 500 orang setiap hari tanpa menggunakan masker,” ungkap Akhyar.

Namun sekarang jumlah yang terkena razia tanpa masker turun drastis sekitar 2-3 orang setiap Polsek, padahal sebelumnya setiap kali razia penegakan protokol kesehatan mencapai hampir 500 orang setiap harinya.

“Inpres No 6 tahun 2020 sangat mendukung tugas Polri untuk melakukan penindakan apalagi dengan denda yang cukup besar ditambah sekarang ini susah mencari uang masyarakat mau tidak mau harus patuh,” tegas AKP Akhyar.

Ditempat yang sama Kasubag Liputan Pers dan Berita Humas Pemkot Surabaya menambahkan Pemkot Surabaya mendukung penuh TNI dan Polri untuk melakukan penindakan kepada warga yang tidak patuh menggunakan masker.

“Kami juga melarang warga yang tidak memakai masker untuk masuk di tempat publik, selain itu kami juga memantau suhu tubuh warga jika masuk area publik tidak kami perbolehkan,” katanya.

Dari hasil penindakan ini sebelumnya Surabaya yang merah mendekati hitam penyebaran Covid-19 kini berangsur-angsur mulai turun.

Hal serupa juga dilakukan di wilayah Sidoarjo, penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan terus digencarkan oleh penjabat setempat dan sejumlah warga di denda dengan nominal Rp 150 ribu jika tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah.

PJ Bupati Sidoarjo Hudiyono juga meminta aparatus Desa untuk melakukan operasi tustisi hingga Desa karena sangat signifikan dalam menekan angka penyebaran covid 19.

“Setiap keluar rumah selalu pakai masker. Karena dalam dua minggu ke depan ini operasi yustisi akan dilakukan masif di kecamatan sampai ke desa-desa. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Ini semata-mata agar Sidoarjo segera berubah jadi zona kuning,” kata Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono usai melantik Pj Kades di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/10/2020).

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono bersama jajaran forkopimda sudah turun ke lapangan dan membuktikan langsung antara hasil operasi yustisi yang sudah menindak lebih dari 5.600 pelanggar dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang menurun.

“Jika operasi yustisi ini dilakukan dengan masif hingga ke tingkat kecamatan dan desa, maka dalam dua minggu Sidoarjo sudah bisa berubah jadi zona kuning”. imbuhnya.

Kabiro Kessos Setdaproov Jatim itu menambahkan yang harus dikejar sekarang adalah action nya harus menyeluruh, yang bergerak bukan hanya tingkat kabupaten saja, harus bersama-sama.

Ada wilayahnya forkopimda, ada wilayah kecamatan ada wilayah desa, ada wilayah industri. “Semua harus jalan, kalau ada yang tidak jalan satu saja maka hasilnya tidak akan maksimal,” tukasnya.

Kades harus bergerak sampai rumah tangga, tapi harus dilakukan sosialisasi dulu. Yustisi internal desa harus dilakukan terlebih dulu, jika ada RT/RW yang tidak pakai masker harus diingatkan.

“Dan jangan sampai nanti di internalnya perangkat desa sendiri tidak disiplin protokol kesehatannya, kemudian warganya juga di ingatkan jangan sampai banyak yang tidak tahu akhirnya kena operasi yustisi,” imbau Hudiyono.

Pemkab Sidoarjo saat ini sudah mempersiapkan sekolah tatap muka yang akan dibuka apabila dalam dua minggu ke depan sudah berubah jadi zona kuning. Sekolah yang dibuka nanti sementara hanya untuk tingkat SMP, dan terbatas untuk sekolah yang sudah siap penerapan protokol kesehatannya. Jumlah siswa juga dibatasi maksimal 20 persen saja. (ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar