Pendidikan & Kesehatan

Pengawasan Pasca-Legislatif Libatkan Rakyat

Jember (beritajatim.com) – Ketua Centre for Human Rights, Muliculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember Al Khanif mengatakan, Pengawasan Pasca Legislatif atau PLS adalah alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan merupakan bagian dari peran pengawasan parlemen.

Dengan prosedur PLS, parlemen dan masyarakat sipil aktif mengawasi pemberlakuan dan capaian penerapan undang-undang. “Ada kalanya undang-undang sudah disahkan, tapi belum tentu diterapkan,” kata Khanif, sebagaimana dilansir Humas dan Protokoler Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (18/6/2019).

Al Khanif menambahkan, penerapan PLS membawa tiga manfaat. Pertama, memperkuat pemerintahan yang demokratis. Inu karena undang-undang yang diadopsi oleh parlemen harus diimplementasikan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum.

“Kedua, memungkinkan identifikasi dampak potensial yang merugikan dari undang-undang baru dan kesempatan untuk bertindak untuk mencegahnya,” kata dosen Fakultas Hukum Unej ini.

“Ketiga, memungkinkan penilaian yang konsisten tentang bagaimana undang-undang menanggapi isu-isu yang ingin mereka atur. Ini memungkinkan legislator untuk belajar dari pengalaman apa yang berhasil dan yang tidak, serta seberapa efektif implementasi dalam memenuhi tujuan, dengan tujuan untuk membuat undang-undang yang lebih baik di masa depan dan mengurangi kebutuhan untuk tindakan korektif,” tambah Al Khanif.

Indonesia, menurutnya, bisa belajar dari Kakha Kuchava dari Republik Georgia. Pria yang juga Ketua Komite Lingkungan Parlemen Georgia. Kuchava menekankan peran wacana publik dan partisipasi publik dalam mensukseskan PLS, serta menguraikan tantangan dalam penegakannya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar