Pendidikan & Kesehatan

Pengamat: Pemerintah Harus Sentuh Hati Warga Madura

Surabaya (beritajatim.com) – Kembali melonjaknya pandemi Covid-19 di Jawa Timur akibat masuknya varian baru yang lebih ganas dalam penularan, membuat pemerintah kelimpungan.

Kondisi itu terlihat dari tak jalannya komunikasi dan sinergi antarinstansi untuk mengendalikan pandemi yang tepat, kepatuhan dan partisipasi masyarakat.

“Masuknya varian baru Covid-19 dan melonjaknya kembali kasus yang lebih ganas dalam penularan, menunjukan kebijakan publik pemerintah tidak sinergis. Contoh yang nyata adalah kasus penyekatan di Suramadu,” kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto saat dikonfirmasi, Rabu (23/6/2021).

Andri mengatakan, dalam kasus titik penyekatan seperti yang terjadi di Jembatan Suramadu sisi Surabaya, malah memunculkan gaduh dan pro kontra akibat syarat tes swab antigen. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah melakukan komunikasi yang baik.

Pemprov Jatim, kata Andri, diminta lebih intens melakukan komunikasi dengan Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan dan masyarakat Madura. Pemprov juga telah melakukan komunikasi dengan Pemkab Bangkalan, menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan bahayanya Covid-19 varian baru ini.

“Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan seharusnya sudah memahami sosiologis orang Madura itu seperti apa. Libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, klebun dan orang yang dituakan untuk menyosialisasikan Covid-19 dan penyekatan di Jembatan Suramadu. Sentuh hatinya warga Madura, agar tidak terjadi gesekan dan ketidaksalahpahaman ini,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Andri, kesannya adalah masyarakat hanya menjadi obyek atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam kebijakan pemerintah, agar tidak ada salah paham.

“Wajar jika Pemkot Surabaya langsung bergerak cepat dalam merespon munculnya varian alpa, beta, dan delta yang salah satunya ada di Bangkalan, dengan membuat penyekatan kendaraan yang akan masuk Kota Surabaya. Hal itu memang seharusnya dilakukan Pemkot Surabaya karena sebagai tetangga langsung dengan Bangkalan,” ujarnya.

Fakta di lapangan, lanjutnya, pos penyekatan tersebut justru menjadi sasaran perusakan, hingga beberapa warga dari Madura menggelar demonstrasi di Kantor Pemkot Surabaya. Ini karena dianggap titik penyekatan tersebut adalah kebijakan Pemkot Surabaya, meski sebenarnya penyekatan itu juga atas arahan Satgas Covid-19 Jatim.

Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, kata Andri, telah menetapkan target pada 17 Agustus 2021, Indonesia dapat mengedalikan pandemi Covid-19. Diharapkan pengendalian Covid-19 dapat dicapai dengan kebijakan pemerintah yang tepat dan kepatuhan masyarakat.

Menurut dia, kerja sama antarpemerintah daerah sangat diperlukan dalam menangani pandemi dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta mentaati aturan-aturan PPKM skala mikro.

“Semoga menjadi perhatian kita semua sebagai warga masyarakat dan kepala daerah, khususnya pemerintah untuk tidak lemah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi, sehingga tidak menjadikan masalah ini semakin besar,” pungkasnya. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar