Pendidikan & Kesehatan

Mahasiswa Untag Sarankan Pemerintah Buat Komite Transplantasi

Pendonor Organ Sering Tidak Terima Kompensasi yang Layak

Surabaya (beritajatim.com) – Transplantasi organ adalah salah satu kebutuhan medis yang sangat tinggi permintaannya. Namun siapa sangka bahwa kebijakan hukum terkait hal itu masih sangat lemah. Salah satunya tentang legalisasi pemberian kompensasi terhadap pendonor pada transplantasi organ tubuh.

Hal ini lah yang menjadi perhatian khusus bagi DR.dr Heri S Widodo, MH., MARS. Pasalnya, sering terjadi gagal eksekusi dari kesepakatan awal antara pendonor dan penerima donor, karena pihak ketiga atau pelantara sering kali melupakan ijab atau kesepakatan awal hingga berujung pada tingkat peradilan.

Kasus seperti itu, menurut Heri yang juga berprofesi sebagai dokter umum ini hampir setiap saat terjadi pada praktek donor organ manusia sehat. Sebab, payung hukum dari praktek penyelenggaraan transplantasi organ dengan memberikan penghargaan (kompensasi) kepada pendonor tidak terlindungi dan dijamin oleh pemerintah, bahkan dianggap memperjualbelikan organ.

“Setelah saya dalami kasus seperti ini sering terjadi. Karena di Malang Raya ada 100 lebih kebutuhan ginjal. Dari segi medis, tidak ada mesin yang menggantikan ginjal. Salah satu solusi adalah hanya transplantasi ginjal. Tapi fenomena yang ada jika tidak diimbangin oleh regulasi ini akan terus berulang,” jabar wisudawan Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ini.

Heri mengaku pihaknya telah mengkaji dari beberapa regulasi, salah satunya di Kemenkes UU pasal 39 di mana pendonor bisa menerima kompensasi (penghargaan) namun tidak jelas nominalnya seperti apa. Namun, di pasal 27 dn 28 tidak boleh kedua orang melakukan perjanjian dalam bentuk apapun.

“Sehingga kasus yang terjadi, karena tidak ada perjanjian di antara kedua belah pihak ini diingkari,” imbuh dia.

Karenanya, Heri meminta agar pemerintah membentuk komite tranplantasi untuk menjembatani semua orang baik pendonor ataupun penerima. Lebih lanjut Heri menerangkan, kesehatan pendonor yang memerlukan biaya perawatan pasca pelaksanaan transplantasi juga harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya, apalagi jika pendonor dalam keadaan ekonomi yang sulit.

“Transplantasi organ adalah media penanganan, terutama ginjal. Sebagai gambaran, didunia kebutuhan ginjal sangat tinggi. Dari literatur yang saya baca, di Malang raya butuh sekitar 1000an lebih per tahun 2019,” ujar dia.

Dengan kata lain, Heri menilai tren kedepan kebutuhan ginjal akan semakin tinggi. Apalagi donor darah bukan menjadi solusi.

“Antara kebutuhan dan stok ini tidak imbang. Sehingga saya berharap Kemenkes mengkaji kembali (terkiat perjanjian) untuk Permenkes no 38 tahun 2016. Komite tranplantasi nasional atau provinsi harus segera dibentuk,” pungkas dia. [adg/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar