Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Pemkot Pasuruan Luncurkan “Pelangi” Bantu Warga Punya Tunggakan Iuran BPJS dan KIS

Pasuruan (beritajatim.com) – Ada kabar baik bagi warga Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan telah meluncurkan program “pelangi”, yang menyasar warga dengan tunggakan BPJS maupun KIS.

Warga Kota Pasuruan yang punya tunggakan iuran BPJS dan KIS bisa kembali mengaktifkan kartu kesehatannya tanpa perlu melunasi terlebih dahulu. Dana yang tertunggak akan ditutup Dinas Kesehatan Kota Pasuruan melalui Pelayanan Pengaktifan KIS (Pelangi).

Walikota Pasuruan, Syaifullah Yusuf, mengungkapkan program Pelangi ini merupakan inovasi Pemkot Pasuruan untuk menjamin seluruh warganya bisa mengakses fasilitas kesehatan. Sehingga tidak ada warga yang kesulitas berobat lantaran punya tunggakan BPJS dan KIS.

“Pelangi ini merupakan program dari Dinas Kesehatan. Program ini nantinya bisa memperpanjang kartu BPJS meski punya tunggakan,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul berharap program pelangi ini bisa mengcover jaminan kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga bisa mengoptimalisasi tingkat Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pasuruan.

“Mendorong masyarakat agar peduli terhadap masa depannya lewat kartu BPJS. Jika ada apa-apa bisa dilayani dengan baik dan mencegah warga yang lalai sakit tidak dapat layanan bpjs,” ungkapnya.

Kadinkes Kota Pasuruan, Shierly Marlena, menjelaskan untuk bisa mengaktifkan kembali kartu JKN KIS tanpa membayar tunggakan cukup mudah. Warga hanya perlu mengurus ke stand pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan di Mall Pelayanan Publik dengan menunjukkan KTP dan KK saja.

“Selain itu BPJSnya harus mau dialihkan ke kelas 3 Nanti tunggakannya langsung dibekukan. Tanpa harus melunasi lebih dulu kartunya langsung aktif,” ucap Shierly.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, prosentase tingkat Universal Heath Coverage (UHC) Kota Pasuruan sudah mencapai 99 persen. Meskipun begitu, masih ada sekitar 19642 warga peserta KIS yang tidak aktif.

“Sebagian besar karena di phk perusahaanya, peserta BPJS mandiri yang punya tunggakan, serta drop up dari ABPN ke pusat. Sepanjang mau dipindah ke kelas 3 nanti dibiayai pemerintah. Baru kalau naik kelas tunggakannya harus dibayar lebih dulu,” pungkasnya. (ada/beq)


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev