Pendidikan & Kesehatan

Pemkot Minta Kampus di Malang Terima Mahasiswa Baru Via Daring

Pemerintah Kota Malang melakukan rapat koordinasi dengan akademisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Malang di ruang sidang Balaikota Malang, Kamis, (11/6/2020).

Malang(beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang melakukan rapat koordinasi dengan akademisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Malang di ruang sidang Balaikota Malang, Kamis, (11/6/2020). Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan rekomendasi hasil rakor penerimaan Maba dilakukan secara daring dan portofolio.

“Rekomendasi pada sore ini menyarankan daring atau dengan portofolio karena kita sedang darurat,” kata Sutiaji.

Sutiaji menganggap Kota Malang masih belum aman, saat ini data jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Malang sebanyak 277 orang dan yang meninggal dunia 21 orang. Kemudian Orang Dalam Pantauan (ODP) ada 933 orang, sedangkan Orang Dalam Resiko (ODR) ada 2330 orang dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 498 orang untuk data per 10 Juni 2020.

“Kondisi new normal ini memang tidak ideal seperti pada tahun-tahun sebelum pandemi covid-19. Kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru merupakan hal yang penting untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan,” papar Sutiaji.

Perwakilan dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), Prof. Dyah Sawitri menyampaikan bahwa PTS mempunyai konsep yang sama dan komitmen tidak merugikan masyarakat Kota Malang. Untuk rekruitmen mahasiswa baru ada tata cara sendiri di masing-masing kampus, salah satunya adalah online.

Pemerintah Kota Malang melakukan rapat koordinasi dengan akademisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Malang di ruang sidang Balaikota Malang, Kamis, (11/6/2020).

Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang, Prof. M. Bisri mengatakan penerimaan mahasiswa baru dalam kondisi pandemi ini sifatnya darurat. Dia menyebut, usulan Pemkot Malang adalah imbauan sebab, penerimaan mahasiswa baru jalur SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di kelola pusat di Jakarta, kemudian SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) sifatnya juga dikelola pusat.

“Atas dasar dari rapat ini, dihimbau pelaksanaannya tidak mendatangkan calon mahasiswa. SBMPTN memang dari kantor pusat, tetapi mestinya bisa. Karena kita ini akan menerima baru, bahkan kalau UB dan UM itu memilih karena yang mendaftar sudah puluhan ribu,” tandas Bisri. (luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar