Pendidikan & Kesehatan

Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Jika Terjadi Efek Samping Vaksinasi Covid-19

Foto ilustrasi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera memulai program vaksinasi. Langkah awal, pemerintah telah memastikan keamanan vaksin melalui uji klinis.

Selain itu, pemerintah juga telah mempersiapkan mekanisme untuk mengantisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Meskipun berdasarkan uji klinis yang tengah dilakukan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga saat ini hanya menemukan adanya efek samping ringan, seperti reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan.

“Meskipun kita tidak mengharapkan adanya KIPI pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Kemenkes dengan Komnas KIPI telah menyiapkan langkah antisipatif bila terjadi efek samping pada penerima vaksin. Saya juga pastikan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan vaksinasi sebelum ada persetujuan penggunaan darurat dari Badan POM yang menyatakan vaksin Covid-19 aman dan berkhasiat,” terang Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, Jumat (8/1/2021).

Secara bertahap, pemerintah akan segera memulai program vaksinasi Covid-19 selama 15 bulan ke depan. Sementara itu, pemerintah juga telah mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyelesaikan analisa fase klinik tahap III dan mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Hal ini akan memperlancar proses vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada bulan ini.

“Setelah Badan POM mengeluarkan persetujuan tersebut, maka vaksin pertama yang diuji, yaitu vaksin CoronaVac dari Sinovac, dinyatakan aman, bermutu, dan efektif sehingga dapat digunakan,” katanya.

Bahkan, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Prof. DR. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), MTropPaed, mengatakan, kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan oleh pemerintah dipastikan tidak berbahaya. Pasalnya, sudah dipantau keamanannya sejak uji pra klinik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.

“Namun perlu diingat bahwa vaksin adalah produk biologis sehingga bisa menimbulkan reaksi alamiah seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah suntikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Hindra, pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung. Termasuk, semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sumber pembiayaan lain.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 12 tahun 2017,” jelasnya.

Tenaga kesehatan yang berjumlah 1,3 juta orang serta 17,4 petugas layanan publik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia akan diprioritaskan oleh pemerintah menjadi penerima vaksin pertama.

Hal ini karena tenaga kesehatan dan petugas publik merupakan pihak yang paling rentan tertular karena berada di garis terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. [rin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar