Pendidikan & Kesehatan

Pemerintah Bojonegoro Diminta Serius Atasi Masalah Stunting

Pegiat SPEaK melakukan dialog interaktif di radio terkait stunting

Bojonegoro (beritajatim.com) – Terkait dengan tingginya angka stunting di Bojonegoro, pegiat SPEaK (Suara Perempuan Penggerak Komunitas) Bojonegoro berharap agar pemerintah kabupaten menaruh perhatian serius terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai strategi dan intervensi program yang tepat sasaran.

“Pemerintah Bojonegoro harus memiliki strategi dan intervensi program penanganan stunting yang tepat sasaran. Karena faktor penyebab stunting ini sangat kompleks dan multidimensi,” ujar Lilis Aprilliati saat melakukan dialog interaktif di radio, Senin (2/9/2019).

Menurut perempuan yang juga Ketua Korp PMII Putri (KOPRI) Bojonegoro ini, bahwasanya terdapat banyak faktor yang menyebabkan angka stunting di Bojonegoro tinggi. Diantaranya, disebabkan pengaruh kemiskinan, permasalahan sanitasi dan sumber air minum yang belum layak, sehingga menimbulkan beberapa penyakit, seperti diare.

Selain itu juga adanya faktor rendahnya rata-rata lama pemberian ASI, jumlah anggota keluarga yang sangat tinggi, serta faktor literasi kesehatan dan kesadaran akan pola hidup sehat yang masih minim. “Diperlukan strategi multidimensi dengan melibatkan multi stakeholder untuk melakukan edukasi dan mendorong kesadaran akan dampak buruk dari stunting,” imbuhnya.

Senada, pegiat SPEaK lainnya, Anis Umi Khoirotun Nisa, menambahkan bahwasanya permasalahan stunting akan berdampak pada penurunan produktivitas dan kerentanan anak terhadap penyakit. “Selain berdampak secara kognitif atau kecerdasan anak, stunting juga menyebabkan anak rentan terserang penyakit, sehingga mengurangi produktivitasnya,” ujar Anis.

Ia pun berharap Pemerintah Bojonegoro merespon serius permasalahan stunting tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis dan intervensi program secara tepat. Diantaranya dengan memaksimalkan peran kader stunting di desa-desa, meningkat pelayanan kesehatan pada suami istri, seperti adanya pemberian konseling gizi, membangun sinergi dan kolaborasi tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan di desa, lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Serta melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dan tepat sasaran, meningkatkan program peningkatan gizi, terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu dan lain sebagainya. “Harus ada strategi dan program yang terintegrasi dari berbagai dimensi dengan melibatkan multipihak,” pungkasnya.

Sekedar informasi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Bojonegoro, bahwasanya di tahun 2018, balita stunting di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 7.050 balita. Jumlah ini meningkat, jika dibandingkan tahun sebelumnya (2017) dengan jumlah stunting sekitar 5.755 balita.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Hernowo mengatakan potensi bayi lahir stunting bukan hanya terjadi pada keluarga miskin. Namun, keluarga mampu secara ekonomi pun bisa terjadi jika tidak menerapkan pola asuh dengan menjaga perilaku hidup sehat. Selain itu, risiko stunting juga bisa terjadi jika kehamilan yang tidak direncanakan.

Kasus bayi stunting ini, kata dia, terjadi hampir merata di seluruh kecamatan. Sehingga, program pengurangan resiko bayi lahir stunting ini menjadi skala prioritas. Dinkes mengaku membuat program unggulan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yakni, pendampingan ekstra mulai dari saat kehamilan, kelahiran dan setelah lahir terutama bayi di bawah dua tahun.

“Program unggulan Dinkes sekarang mengajak orang tua untuk memberi pendidikan terkait rencana kehamilan hingga perawatan bayi,” jelasnya. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar