Pendidikan & Kesehatan

Pembangunan RSD Barat Sidoarjo Akan Segera Terealisasi?

Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana pembangunan rumah sakit wilayah barat oleh Pemkab Sidoarjo masih terus menjadi perbincangan hangat masyarakat maupun elemen kelompok yang ada di Sidoarjo.

Semua masyarakat setuju atas rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan masyarakat Sidoarjo di kawasan barat tersebut.

Yang belum ada kesepakatan soal anggaran pembangunan. Pemkab Sidoarjo dalam hal ini eksekutif menginginkan anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sedangkan legislatif atau DPRD Sidoarjo lebih baik diambilkan dari APBD Sidoarjo.

Penggunaan anggaran itulah yang diperbincangkan secara ramai dalam diskusi di RS Podojoyo Sidoarjo yang di hadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ari Suryono beserta tokoh kepemudaan, LSM dan mahasiswa yang hadir di forum.

Dua narasumber, H. Sullamul Hadi Nurmawan (Ketua DPRD Sidoarjo) mewakili pihak yang menolak pembangunan RSD dengan skema KPBU dan Ari Suryono (DPMPTSP) Sidoarjo sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Sidoarjo yang merencanakan pembangunan RSD dengan skema KPBU.

Dalam presentasinya Ari Suryono menjelaskan, dengan sistem pembiayaan KPBU, Sidoarjo kedepan akan diuntungkan. Pembangunan dengan model KPBU ini tawaran bagus dari Menteri Keuangan. Ini kesempatan bagus Sidoarjo. Sementara hal serupa di nanti oleh daerah-daerah lain.

“Sistem KPBU, pembangunan dan kebutuhannya sudah terukur, garansi dan semua kebutuhan lainnya sudah terjamin hingga 10 tahun kedepan. Saya khawatir jika kesempatan bagus ini tidak diambil, akan tidak ada lagi tawaran model bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat yang menguntungkan datang ke Sidoarjo,” kata Ari Rabu (24/7/2019) malam.

H. Sullamul Hadi Nurmawan menandaskan, sesuai dengan kenyataan yang ada, mayoritas fraksi di dewan menolak pembangunan skema KPBU karena APBD dinilai masih mampu membiayai. Sebelum tahun anggaran 2018, dewan mensetujui pembangunan rumah sakit wilayah barat dengan dibiayai APBD, tapi itu tidak terlaksana.

“Apalagi di tahun anggaran 2018 Sidoarjo mempuyai silpa anggaran Rp 1,28 triliyun. Banyak anggaran tidak terserap dalam penyeleseian pembangunan di Sidoarjo. Ini juga membuat fraksi-fraksi di luar PKB tidak menilai plus untuk eksekutif,” paparnya.

Fatihul Faizun, aktifis kebijakan publik berpendapat bahwa skema pembangunan RSD Barat dengan KPBU yang direncanakan oleh Pemda Sidoarjo justru konsep yang dipaksakan.

Karena keuangan Pemkab Sidoarjo masih bisa mencukupi untuk pembangunan RSD Barat. Terbukti silpa pada APBD Sidoarjo TA 2018 sebesar Rp 1 trilyun lebih.

Sambung dia, kalau Pemkab Sidoarjo tetap memaksa pembangunan RSD barat dengan skema KPBU maka dapat dinilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dengan sengaja melanggar hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pasal 3, ayat 1.

“Kata kuncinya adalah pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU ketika kondisi keuangan pemerintah tidak dapat mencukupi kebutuhan pembangunan, tetapi kalau kondisi keuangan dinilai cukup, ya tidak perlu kita bekerjasama dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena nanti justru membuat kondisi keuangan daerah tidak sehat,” jelasnya.

Selain itu, pria yang akrap di sapa Paijo tersebut mengemukakan bahwa salah satu capaian pembangunan jangka menengah (RPJMD 2016-2021) adalah pembangunan RSD Barat. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan RSD barat harus dicapai 85% pada tahun 2020.

“Kita semua tahu hingga detik ini tarik ulur antara eksekutif dan legislatif di Sidoarjo masih belum menemukan titik sepakat. Sehingga menurut saya target tersebut akan gagal total,” tukas Paijo menutup. (isa/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar