Pendidikan & Kesehatan

Pembagian Sembako dan Bantuan ke Warga, Wajib Ikut Aturan PSBB

Pembagian nasi oleh komunitas yang wajib mengambil strategi jemput bola saat PSBB berlangsung di Surabaya belum lama ini. (Manik Priyo Prabowo)

Surabaya, (beritajatim.com) – Di Kota Surabaya masih ditemukan kerumunan dan antrean panjang saat pembagian bantuan. Hal tersebut membuat kepolisian Polrestabes Surabaya harus bekerja ekstra mengawasi dan mendampingi.

Sebab dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tertuang adanya aturan buat aksi sosial yang ditengarai akan menimbulkan kerumunan. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Candra menjelaskan, petugas Satlantas wajib mendatangi lokasi yang terdapat kerumunan.

“Jadi kita ada petugas patroli dan petugas penjagaan pos. Jika terdapat laporan adanya kerumunan baik berpotensi kemacetan atau antrean wajib menerapkan sistem jaga jarak aman. Atau melakukan jemput bola ke penerima manfaat atau bantuan,” tegasnya kepada beritajatim.com, Jumat (8/5/2020).

Lebih lanjut AKBP Teddy menjelaskan, penerapan ini dilakukan untuk memgantisipasi adanya klaster baru penyebaran virus corona. Sebab, diyakini sejumlah warga yang belum taat PSBB dan bekerja di rumah terindikasi terjangkis virus cpvid-19 ini. Oleh sebab itu, kerumunan dan antrean saat pembagian bantuan harus dihindari.

“Kalau gak bisa dihindari juga wajib melakukan aturan jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan dan juga memakai masker saat menerima bantuan,” paparnya.

Sementara Kapolsek Genteng Kompol Anggi Saputra kembali melakukan sosialisasi terkait PSBB di wilayah hukumnya. Sebab dua hari lalu sebuah bank ternama di kawasan Gubernur Suryo melakukan pembagian bantuan tanpa mengikuti aturan PSBB. Oleh sebab itu, Polsek Genteng menegaskan bahwa seluruh pengusaha, perusahaan, perorangan dan kelompok yang melakukan pembagian bantuan harus mengikuti aturan PSBB.

“Wajib harus mengikuti aturan PSBB. Jika tidak maka akan ada aturan tegas yakni dikenakan sanksi UU yang sanksinya hukuman penjara dan denda. Sebab jika diatur menggunakan aturan PSBB gak bisa ya harus diatur sesuai UU Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara,” tandas Anggi. [man/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar