Pendidikan & Kesehatan

Pelantikan Rektor Undar Dinilai Cacat Hukum

Rektor Undar yang baru dilantik, Prof. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.,Ph.D, mendapat ucapan selamat dari kolega, Selasa (8/10/2019). [Foto: Yusuf/beritajatim]

Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan Rektor Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang Prof. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.,Ph.D, Selasa (8/10/2019) ternyata belum bisa diterima oleh semua pihak. Hal itu terbukti dengan adanya komentar pedas dari Yayasan kubu Hj Ahmada Faida atau Neng Aa yang disampaikan oleh konsultan hukumnya, Solikhin Rusli SH.

Solikhin menuding, pelantikan tersebut cacat hukum. Pasalnya, Yayasan sedang diblokir oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Sebabnya, kasus lama, yakni adanya gugatan dari pihak lain sejak empat tahun lalu.

“Kepengurusan Yayasan yang lama dalam pemblokiran Kemenkumham. Namun tiba-tiba saja kepengurusan tersebut diganti. Yakni Ketua Yayasan Hj Ahmada Faida diganti oleh Hj Chairunnisa. Padahal ketika masih dalam masa pemblokiran tidak boleh ada pergantian pengurus. Artinya, pengurus yayasan yang baru ini cacat hukum,” kata Solikhin, Kamis (10/10/2019).

Dalam kondisi seperti itu, Yayasan baru yang diketuai Hj Chorunnisa justru mengangkat rektor, yakni Prof. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.,Ph.D. “Karena yayasannya cacat hukum, maka produk yang dihasilkan juga cacat hukum, termasuk pelantikan rektor,” katanya menegaskan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Rektor IV Undar Dr. Ir. H. Agus Raikhani, MMT menampik tudingan itu. Menurut Agus, hingga saat ini Yayasan Undar tetap satu. Soal perubahan pengurus, hal itu bersifat alamiah. Karena masa bakti pengurus yayasan tersebut selama empat tahun.

Nah, Yayasan dibawah kepemimpinan Ahmada Faida sudah berakhir sejak April 2019. Selanjutnya, dibentuk pengurus harian yang baru dengan memilih Hj Chairunnisa sebagai ketua. “Maka secara otomatis tidak berlaku keputusan yayasan sebelumnya.  Jadi pengangkatan rektor adalah sah secara hukum. Karena diusulkan oleh senat yang berkekuatan hukum dan diangkat oleh yayasan baru hasil rekonsiliasi,” katanya.

Masalah pemblokiran yayasan, Agus mengatakan bahwa Kemenkumham hanya mencatat sekali. Setelah itu untuk perubahan cukup didaftarkan. “Saat ini kita sedang mencatatkan. Jadi apalagi yang mau dipersoalkan? Minggu depan kita lengkapi struktur kelembagaan fakultas dan biro, seluruh pelayanan kita tertibkan,” ujar Agus.

“Mari kita berpikir ke depan, guna memulai proses akademik dengan baik supaya tidak merugikan mahasiswa. Dan kita siap untuk itu,” sambung Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Humas ini. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar