Pendidikan & Kesehatan

Pakar Epidemiologi Soal PSBB Tidak Dilakukan di Semua Daerah

Surabaya (beritajatim.com) – Tingginya kasus Covid-19 yang mencapai 8854 kasus membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 mendatang.

Namun, tidak semua kabupaten/kota akan menerapkan kebijakan tersebut. Hanya daerah dengan peningkatan kasus Covid-19 diatas rata-rata kasus aktif nasional atau yang memenuhi salah satu unsur dari empat parameter yang ditetapkan.

Misalnya di Jatim, prioritas PSBB akan dilakukan di Surabaya Raya dan Malang Raya. Terkait Hal itu Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (UNAIR) Dr. Windhu Purnomo, dr., MS memprediksi jika hasil (penerapan PSBB,red) ini tidak  efektif. Sebaliknya, kebijakan ini hanya mampu mengerem sedikit daerah PSBB. Sedangkan untuk daerah yang tidak PSBB kasus akn tetap meningkat.

“Yang namanya PSBB ini kan semi lokcdown ya. Kalau memang memilih itu, jangan cuma nama. Karena selama ini (kebijakan PSBB) formalistik. Namanya PSBB tapi dalamnya bukan PSBB. Seperti PSBB di Surabaya Raya dulu saya sebut baal-abal saja. Karena substansinya pergerakan seperti biasa, mall masih buka, meskipun  berkurang sedikit. Akan tetapi, jika PSBB dilakukan secara sungguh-sungguh dan substantif diharapkan efektif,”jelas Windhu ditemui Bhirawa, Kamis (7/1/2021).

Windhu melanjutkan, ide pemerintah PSBB Jawa-Bali, sama halnya ketika ia mengusulkan PSBB  di awal September tahun lalu saat DKI PSBB lagi. Ia menyebut, dalam kasus PSBB di DKI hanya Jakarta saja yang menerapkan hal tersebut. Sementara Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) tidak menerapkan.

“Secara epidemiologi wilayah sekitar DKI Jakarta ini kan satu kesatuan. Begitupu PSBB di Jawa-Bali dan Madura inj kan juga satu kesatuan. Jadi seharusnya kalau mau PSBB ya serentak. Tidak dipilihi,” tegas dia.

Windhu juga menilai beberapa daerah yang terpilih dalam penerapan PSBB di bulan Januari ini masih parsial dan tidak merata. Sebab,  Surabaya Raya dan Malang Raya bukanlah daerah dengan zona merah. Pasalnya ada beberapa daerah lain di Jatim yang berada di  zona merah dan masih fluktuatif.

“Kalau berbicara PSBB dan kriteria penerapan PSBB, ini kan salah satunya kematian ratenya lebih tinggi dari nasional. Jatim, kalau dilihat 36 kabupaten dan kotanya angka kematiannya diatas nasional yaitu diatas 3 persen. Yang dibawah 3 persen hanya Pacitan dan Tulungangung. Jadi yang harus di PSBB ya banyak, bukan cuma dua wilayah itu. Jadinya kan nggak konsisten yang di PSBB ini. Ini contoh kalau PSBB ini formalistik saja,” jabar dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair ini.

Dikatakan formalistik, sebab menurut Windhu pemerintah masih memperbolehkan perbelanjaan seperti mall untuk beroperasi, rumah ibadah dengan kapasitas 50 persen, dan memperbolehkannya dine in di resto.

“Jadi cuma nama, substansinya ndak ada. Orang masih bergerak, masih mungkin berkerumun. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh ya nggak usah, karena yang penting penemuan kasus dan isolasi. Testing dan tracing ditingkatkan,” tambahnya.

Justru, lanjut nya, pemerintah harus fokus untuk isolasi masyarakat yang terjangkit pertama kali. Jika ini berhasil dilakukan maka selesai tingkat penularan. Di samping itu masyarakat juga patuh dan disiplin dalam menerapkan 3M 100 persen. Dibarengi dengan monitoring satgas pusat.

“Tapi yang terjadi saat ini tingkat kepatuhan masyrakat turun, yang mau pakai masker tinggal 55 persen, jaga jarak hanya 45 persen. Ini yang harus diurusi, kalau PSBB saya khawatir nanti ada pembangkangan sosial juga. Karena orang sudah mulai lelah, sudah terlalu lama dan tidak ada perubahan, kasus juga terus meningkat. Kalau (PSBB) sebagai pilihan ya harus sungguh-sungguh, yang membangkang ya ditindak tegas,” pungkas dia. (ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar