Pendidikan & Kesehatan

Pakar Beri Rekomendasi Upaya Pencegahan Covid-19 Saat Relaksasi Bandara

ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Penerbangan internasional masih dibuka, sedang beberapa negara yang sebelumnya mengalami penurunan jumlah positif Covid-19 saat ini mengalami kenaikan, seperti hal nya Korea Selatan yang menambah kasus baru sebanyak 35 positif.

Kenaikan jumlah kasus positif di Korea Selatan dikarenakan relaksasi dari progam PSBB yang dilaksanakan disana. Hal ini harus juga diperhatikan pemerintah Indonesia, pasalnya penerbangan internasional masih dibuka.

Terkait hal ini, Dr Wawan Mulyawan SpBS(K), SpKP – Ketua Umum Perdospi (Perhimpunan Dokter Spesialis Penerbangan Indonesia) mengatakan bahwa pembukaan bandar udara memang lah sebuah keniscayaan.

Karena moda transportasi udara sebagai moda transportasi teraman dan tercepat saat ini mempunyai kelebihan khusus dalam mempercepat pergerakan manusia dan logistik selama masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini lah yang menjadi concern atau fokus dari Perdospi agar pembukaan atau relaksasi bandar udara tidak menimbulkan cluster baru penyebar Covid-19.

“Ssaat ini di Bandar udara sudah dilakukan physical distancing, namun pengaturannya dan penegakan aturannya perlu ditingkatkan, sehingga tidak terjadi lagi kerumunan mau pun pelonggaran penggunaan APD. Pengunaan APD pada setiap orang tidak hanya pegawai, pilot dan awak pesawat, tetapi juga bagi penumpang dan yang berkepentingan di Bandara,” ujar Dr Wawan, Senin (18/5/2020).

Diketahui bahwa Perdospi merupakan organisasi dokter yang mendorong seluruh stake holders baik pemerimtah (Ditjen Hubud), otoritas bandara, KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan airlines menjalankan penerbangan yang aman dari aspek kesehatan, baik untuk awak pesawat maupun penumpangnya.

“Pencegahan penularan virus Covid-19 di Bandar Udara dan Kabin Pesawat harus menjadi program utama dari seluruh otoritas penerbangan termasuk juga sosialisasi yang terus menerus dan penegakan hukumnya,” tegasnya.

Dr Wawan pun mengatakan bahwa selama pandemi ini banyak ditemukan kasus positif di bandara melalui rapid test setelah turun dari kabin pesawat.

“Semua yang diketahui positif awalnya dari rapid test setelah maupun sebelum naik pesawat. Untuk yang gejala klinis positif ditemukan di dalam pesawat secara khusus belum pernah ditemukan,” katanya.

Namun meski demikian, relaksasi bandar udara tetap harus menerapkan sosial distancing dan pengamanan yang ketat. Karena relaksasi ini bisa bertendensi memicu pelanggaran physical distancing oleh masyarakat pengguna jasa penerbangan di bandara (atau pun di kabin pesawat).

Hal ibu bukanlah hanya merupakan ketidaksiapan masyarakat dalam merubah perilaku sehat mencegah penularan virus Covid-19, tetapi utamanya merupakan ketidaksiapan otoritas dan pemberi pelayanan kebandaraan dan penerbangan komersial dalam mengantisipasi dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes 9 tahun 2020 dan Permenhub 18 tahun 2020.

“pelonggaran moda transportasi penumpang oleh Menhub dan otoritas penerbangan nasional lainnya, tidak seharusnya membuat pelaksana di bandara dan kabin pesawat menjadi bingung atau hilang arah, karena semua stakeholders seharusnya berpedoman kepada dasar awal yaitu penerapan social / physical distancing,” tegas Dr Wawan.

Ia pun menambahkan bahwa instansi atau otoritas penerbangan di bandara seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kemenkes RI dengan segala keterbatasan jumlah personil dan peralatannya seharusnya diperkuat dan bukannya diganti oleh otoritas lain yang tidak mempunyai kewenangan undang-undang dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya.

Untuk itu Dr Wawan memberikan beberapa rekomendasi dari Perdospi terkait relaksasi bandara udara untuk upaya-upaya maksimal dalam penerapan pencegahan penularan virus Covid-19 di bandara dan kabin pesawat sebagai berikut:

1. Pelonggaran bolehnya penerbangan penumpang komersial harus diikuti dengan langkah-langkah terkordinasi di bandara dan di dalam kabin pesawat sehingga semua langkah pencegahan penularan Covid-19 dapat dijamin optimal, walaupun aspek komersial bisnis penerbangan juga tetap penting.

2. Di Bandara :
A. Menteri Kesehatan RI melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit MEMPERKUAT Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara-bandara yang operasional, baik dalam jumlah dan kompetensi personilnya mau pun peralatannya dalam bentuk:

1) Menambah jumlah personil pengecekan dan pemantauan kesehatan di bandara baik dengan menambah personil internal maupun dengan memanfaatkan personil kesehatan dari pemangku kepentingan yang lain, termasuk bekerja sama dengan relawan yang kompeten atau pun Perdospi dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam hal ini usulan Perdospi dalam Focus Group Discussion 12 Maret 2020 lalu kepada Direktorat Keamanan Penerbangan untuk menyiapkan Infection Control Officer di bandara-bandara utama dapat segera direalisasikan bekerjasama dengan KKP dan Perdospi dan relawan yang berkompeten.

2) Meningkatkan kompetensi para personil KKP dalam pengecekan cepat dan pro aktif dengan membuat tutorial online atau pun bentuk lainnya sehingga pendeteksian dan pemantauan penumpang dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini Perdospi dapat dilibatkan untuk mengisi kontennya.
3) Menambah peralatan pengecekan di bandara jika diperlukan dan melakukan kalibrasinya secara rutin
4) Secara tegas dan sesuai aturan hukum melakukan penegakan hukum bagi pelanggar physical distancing (penumpang dan juga petugas bandara) di bandara bekerjasama dengan otoritas keamanan bandara

B. Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara menerapkan aturan kelengkapan persyaratan kesehatan dan persyaratan lainnya untuk naik pesawat selama masa pandemi Covid-19 ini di luar bandara (diutamakan secara online) sebelum calon penumpang masuk bandara, sehingga proses check in dapat berjalan cepat dan sesuai aturan physical distancing yang telah ditetapkan.

Calon penumpang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat seharusnya sudah tersaring sebelum masuk bandara dan hanya faktor-faktor khusus saja, seperti baru muncul gejala klinis pasca submit online persyaratan yang menyebabkan yang bersangkutan dicegah untuk terbang.

C. Otoritas Bandara menyediakan secara cukup tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan juga masker gratis (jika ada calon penumpang atau petugas Bandara yang maskernya rusak atau kotor).

D. Otoritas Bandara dan Otoritas Keamanan Bandara harus menerapkan penegakan hukum secara tegas namun bijaksana bagi para penumpang, melalui kebijakan pelarangan atau pengaturan ulang keberangkatan, demi keselamatan dan keamanan bersama.

E. Pihak maskapai penerbangan menyediakan wahana online untuk call center secara mudah dan untuk melengkapi persyaratan kesehatan sehingga tidak menimbulkan crowd (kerumunan) seperti terjadi beberapa waktu lalu di Bandara Soekarno-Hatta.

3. Di Kabin Pesawat
A. Perdospi melihat bahwa physical distancing di pesawat tidak perlu diartikan dengan pembatasan jumlah kursi pesawat di kabin yang boleh digunakan penumpang. Pemanfaatan kreatifitas dari maskapai untuk penggunaan faceshield atau glass safe, selain penerapan aturan standar penggunaan masker yang baik dan benar, penggunaan hand sanitizer, pembatasan pergerakan manusia di dalam kabin pesawat, penyediaan makanan dan minuman di kursi pesawat sebelum penumpang duduk, pembatasan area dan penggunaan toilet/lavatory, penyediaan beberapa baris kursi belakang untuk karantina penumpang yang muncul gejala klinis di kabin dan lain-lain, akan lebih efektif daripada menyediakan hanya 50 % – 70 % kursi penumpang seperti disarankan beberapa pihak.

B. Perlunya pembuatan tutorial online bagi awak kabin dan penumpang tentang pencegahan penularan Covid-19, pengenalan gejala klinis, dan penanganan karantina di pesawat .

C. Pengikutsertaan tenaga kesehatan di pesawat baik spesialis kedokteran penerbangan (SpKP), dokter umum terlatih penerbangan dan memahami pencegahan penularan Covid-19, atau perawat terlatih, dapat dipertimbangkan, terutama pada pesawat-pesawat berbadan lebar

D. Tindakan desinfeksi di kabin pesawat pasca penerbangan harus dilakukan secara maksimal dan terjamin.

E. Pemantauan kru pesawat dan awak kabin dalam melakukan physical distancing sebelum dan sesudah penerbangan, atau sebelum mengawaki penerbangan berikutnya, harus dilakukan secara ketat oleh maskapai penerbangan.
Demikian pernyataan Perdospi terkait adanya kebijakan pemerintah terkait pelonggaran penerbangan komersial untuk penumpang, sebagai bentuk tanggungjawab Perdospi dalam mengurangi resiko penularan Covid-19 sekaligus mempertahankan eksistensi penerbangan nasional. [adg/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar