Pendidikan & Kesehatan

Sebanyak 14.301 Pagu PPDB SMA Tak Terisi, Begini Kebijakan Dindik

Surabaya (beritajatim.com) – Kuota Penerimaan Peserta Didik (PPDB) tingkat SMA tahun 2021 disediakan sebanyak 72.930 siswa atau 50 persen dari kuota secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut hanya 58.629 siswa yang dinyatakan diterima.

Hal itu berarti, sebanyak 14.301 pagu belum terisi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Karena itu, instansi tersebut berencana melakukan mapping kebutuhan sekolah disetiap daerah.

Banyaknya pagu yang belum terisi dikatakan Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdi masih menjadi catatan Dinas Pendidikan Jatim untuk kemudian dianalisa.

“Ini masih kita baca, apakah anak-anak punya tren minat ke SMK negeri atau beralih ke SMA swasta. Jika banyak yang berminat ke SMA swasta maka rencana Dindik ini berhasil. Karena melakukan pemerataan kualitas pendidikan,” ujar dia, Jumat (4/6/2021).

Ia menuturkan banyaknya pagu yang belum tersisi tersebut, karena di wilayah tertentu kekurangan pendaftar. Misalnya di Sampang, Pacitan dan Bojonegoro. Menurutnya, bisa jadi sekolah yang terdapat di daerah tersebut berada di kecamatan bukan pusat kota. Selain itu, banyak lulusan SMP ada yang memilih MA, Pondok Pesantren dan SMK.

“Sebaliknya justru (sekolah-sekolah) di pusat pemerintahan atau kota ini 100 persen sudah terpenuhi. Seperti Surabaya,” urainya.

Kendati banyak pagu yang belum terisi namun Alfian menegaskan jika tidak ada pemenuhan pagu. Sebab, seluruh data siswa yang dinyatakan diterima dalam setiap jalur PPDB masuk dalam dapodik (data pokok peserta didik) Kemdikbud.

“Untuk PPDB Jatim SMA/SMK negeri di Jatim data PPDB online merupakan data dapodik. Jika tidak keterima di PPDB online, maka cara apapun siswa ini tidak bisa didaftarkan di dapodik sebagai siswa baru. Kecuali di swasta. Jangan sampai ketipu calo yang tidak bertanggung jawab,” tegas Alfian.

Dalam mengikis kecurigaan sistem PPDB di masyarakat, Alfian meyakinkan bahwa PPDB online sejak tahun 2020 sudah terintegrasi dengan sistem Kemendikbud.

“Jadi seluruh proses (PPDB,red) kita dari awal sudah diketahui Kemdikbud. Mereka bisa mengontrol. Siswa yang diterima PPDB sudah masuk di sistem Kemdikbud,” jelasnya.

Sementara bagi siswa yang tidak melakukan daftar ulang, ia melanjutkan, jika hal tersebut harus dilengkali dengan surat pernyataan pengunduran diri untuk dihapus datanya di dapodik.

Belum terisinya jumlah pagu SMA negeri hingga 14.301 di Jawa Timur, memantik perhatian Dewan Pendidikan Jatim. Menurut Prof Akhmad Muzakki hal tersebut harus dievaluasi total, karena data ada di TIKP Dindik. Namun, ada kecenderungan yang harus diantisipasi dan dilihat. Pertama, dari 14.301 pagu yang belum terpenuhi di Jatim, ada kecenderungan masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap sekolah swasta.

“Dindik Jatim sendiri dari awal telah mengajak sekolah swasta unt terlibat dalam PPDB,” imbuhnya

Kecenderungan kedua, ada pola bahwa anggota masyarakat menaruh pilihan tidak ke SMA tapi ke SMK. Tinggal proporsinya berapa ini yang di evaluasi dalam PPDB 2021.

“Ini menurut saya (pilihan SMK,red) tren yang positif. Karena selama ini merasa SMK kelas dua dibanding sma negeri. Ini tren berubah. Kedua swasta dianggap kelas dua. Sekarang juga mulai berubah. Dan nanti akan ketemu titik keseimbangan baru,” tandasnya. [adg/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar