Pendidikan & Kesehatan

Orang Tua Siswa Minta Pagu Hasil Unas Diperbesar dalam PPDB Jember

Endro Jatmiko, orang tua siswa, saat di gedung DPRD Jember.

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah orang tua siswa mendatangi gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (24/6/2019). Mereka meminta agar ada revisi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jember.

Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi dan Sekretaris Komisi D Nur Hasan. “Pagu SD dan SMP menggunakan 90 persen berdasarkan jarak, 10 persen berdasarkan perpindahan tugas orangtua, murid difabel, peserta program keluarga harapan, prestasi. Jalur prestasi hanya terbagi dua SMP, yakni SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 7,” kata Safa Ismail, orang tua siswa.

Safa menyoroti tidak adanya kewenangan terhadap sekolah untuk menentukan penerimaan siswa berdasarkan nilai ujian atau potensi akademik. “Murni meter, murni jarak rumah. Padahal aturan zona ini kan lima kilometer. Tapi kondisi sekarang, siswa yang berjarak rumah lebih dari 1,3 kilometer dengan sekolah, sudah tak akan menemukan sekolah (diterima di sekolah tujuan, red),” katanya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Safa, menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak boleh diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Setiap warga negara berhak memperoleh dan memilih tempat pendidikan yang bermutu. Seharusnya Permendikbud mengacu UU di atasnya, tidak boleh bertentangan,” katanya.

“Ini sangat tidak fair. Pendidikan yang baik ini adalah hak warga negara. Di sini terjadi pengibirian hak itu. Kami hanya bisa memilih satu SMP negeri. Ini sangat tidak enak,” tambah Endro Jatmiko, salah satu orang tua.

Endro mencontohkan salah satu SMP negeri yang berada di kawasan padat populasi. “Untuk mencapai pagu 232 siswa tidak usah jauh-jauh. Di sekitarnya saja sudah memenuhi,” katanya. Padahal SMP negeri itu tak hanya melayani pendidikan bagi masyarakat terdekat, namun juga kawasan sekitarnya.

“Ini mau dibawa ke mana? Kalau pagu sudah terpenuhi, otomatis siswa tertolak. Sementara pilihannya hanya satu sekolah. Ada alternatif di sekolah swasta. Masalahnya adalah tidak semua orang tua punya kemampuan finansial yang baik untuk menyekolahkan anaknya di swasta. Kedua, soal waktu, sekarang pendaftaran sekolah swasta sudah banyak yang tutup. Itu menyakitkan sekali. Seandainya tidak diterima, mau dikemanakan anak-anak kami?” kata Endro.

Endro mendesak agar hasil ujian nasional dipertimbangkan dalam PPDB SMP di Jember. Tidak hanya 90 persen didasarkan jarak rumah dengan sekolah pilihan. Kemungkinan perubahan ini, menurutnya, bisa terjadi jika mengacu daerah lain seperti Surabaya. “Ternyata di sana nilai ujian nasional bisa disertakan,” katanya.

Endro mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang menetapkan 90 persen pagu sekolah adalah jarak rumah dengan SMP bersangkutan tidak bisa diterapkan saklek di Jember. “Kondisi geografisnya berbeda,” katanya.

Endro meminta bantuan DPRD Jember untuk mendukung usaha revisi pelaksanaan PPDB. Pasalnya, zonasi ini berdampak pada psikologi anak-anak yang gagal diterima bukan karena nilai ujian nasional melainkan karena jarak rumah dengan sekolah tujuan. “Anak tetangga saya menangis karena tidak bisa masuk ke SMP yang dicita-citakan. Padahal nilai ujian nasionalnya terbaik di sekolahnya,” katanya.

“Nilai ujian nasional anak saya masuk sepuluh besar terbaik di sekolah. Ada temannya peringkat kedua terbawah di SMP, bisa masuk SMA Negeri 2. Anak saya menangis. Zonasi ini bagaimana diberlakukan dengan keseimbangan. Kalau 90 persen, bagi saya, ini zalim,” kata Safa.

“Dampak psikologisnya luar biasa kepada anak. Ini jangka panjang. Jadi saya mohon agar ini ditinjau ulang,” kata Endro. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar