Pendidikan & Kesehatan

NU Jember Pertanyakan Jumlah Santri yang akan Diuji Rapid

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin

Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi protokol kesehatan transisi santri aman untuk pencegahan penularan Covid-19 yang diterbitkan pemerintah daerah setempat.

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, ada lebih dari 700 pondok pesantren di kota tersebut. Ia menilai, persiapan Pemerintah Kabupaten Jember terbilang lambat dan tidak melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti NU.

“Kami di Jember menunggu. Sampai hari ini tidak ada undangan dari Pemkab Jember, walau pun kemarin sudah beredar pamflet tentang transisi santri. Yang kami pertanyakan: yang membuat siapa, dan berkoordinasi dengan siapa. Kalau itu kewenangan bupati, memang iya. Tapi tentu bupati tidak bisa menetapkan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Abdullah, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Rabu (3/6/2020).

Abdullah mengingatkan bahwa NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah miniatur NU. “Ketika tata cara kembalimya santri sudah dikeluarkan tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait, kami mempertanyakan, apakah sudah diukur dengan kepentingan pesantren, berkoordinasi dengan pesantren, atau hanya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun tanpa melibatkan pihak terkait. Ini yang kami sebut rendahnya aspek pola kepemimpinan kolaboratif di Jember, sehingga membahas hal terkait nasib santri sama sekali tak melibatkan yang terkait pesantren,” katanya.

Nahdaltul Ulama (NU)

Abdullah mempertanyakan dasar penetapan jumlah 50 ribu santri yang akan menjalani rapid test. “Itu santri yang dari Jember mau keluar atau yang mau masuk ke Jember? Ini sama sekali tidak didasarkan data yang jumlahnya sangat besar, tak sekadar 50 ribu santri, tapi ada ratusan ribu santri,” katanya.

Abdullah lantas mempertanyakan syarat kartu tanda penduduk bagi santri yang hendak mendapatkan surat rapid test. “Santri di pesantren yang berusia 17 tahun tidak ada separuhnya. Lebih banyak yang berusia di bawah 17 tahun. Mereka masih belum memiliki KTP. Jarang sekali santri lulus SMA baru masuk pesantren,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono mengatakan, protokol tersebut sudah dibahas oleh tim inti Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten. Salah satunya soal tes cepat bagi puluhan ribu santri itu. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar