Pendidikan & Kesehatan

Nasib Calon Peserta Didik yang Gugur Saat Verifikasi Faktual Belum Ditentukan

Suasana SMA Negeri 1 Bojonegoro lengang karena pendaftaran calon peserta didik dilakukan secara online.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem gugur terhadap calon peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang ditemukan berkas persyaratan tidak sesuai ketentuan maupun ditemukan kecurangan, Sabtu (27/6/2020).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro – Tuban Adi Prayitno mengatakan proses verifikasi faktual ini nanti akan dilakukan oleh panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim maupun pihak sekolah.

Salah satunya adalah verifikasi jarak zonasi domisili siswa dengan sekolah, berkas Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Kartu Kelurga (KK). Namun, petugas verifikasi ini tidak pasti dari cabang dinas wilayahnya sendiri. “Penunjukkan petugas verifikasi dari cabang dinas ini secara acak,” ujarnya.

Proses verifikasi itu dilakukan setelah adanya pendaftaran ulang. Jika ada pemalsuan data atau ketidakbenaran maka akan dikenakan sanksi secara kedinasan. Sanksi kedinasan sesuai dengan petunjuk teknis itu maka calon peserta didik bisa didiskualifikasi.

“Mulai hari senin akan diverifikasi, tapi masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Sementara Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bojonegoro Sumarmin mengatakan, sebenarnya proses verifikasi faktual ini tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19. Tapi, kata dia, pihak sekolah akan mencoba melakukan verifikasi dengan menerapkan standar kesehatan agar keabsahan data bisa dipertanggungjawabkan.

“Mungkin nanti setiap hari dibatasi kuota calon peserta didik yang akan melakukan daftar ulang dan menyetor berkas persyaratan pendaftaran,” ungkapnya dihubungi jurnalis beritajatim.com.

Pihak sekolah, lanjut Sumarmin, hanya melakukan verifikasi kecocokan data Kartu Keluarga. Selebihnya, segala bentuk ketentuan ini sesuai dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Ketentuan lolos maupun tidak juga sekolah tidak memiliki kewenangan,” ujarnya.

“Kami juga masih menunggu keputusan cabang dinas bagaimana jika ada calon peserta didik yang tidak lolos karena ada kecurangan atau lainnya, termasuk untuk memenuhi kuota peserta didik kembali,” pungkasnya. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar