Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi, Kapolda Jatim: Rong Minggu Nang Omah Wae

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto saat mengecek Pos Penyekatan PPST Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (Beritajatim.com) – Satu pekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mobilitas masyarakat di Jawa Timur masih terjadi dan padat. Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto saat mengecek Pos Penyekatan PPST Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

“Dalam rangka melakukan pengecekan pelaksanaan PPKM Darurat. Dalam pelaksanaannya, kami mendorong supaya posko penyekatan yang ada di Mojokerto ini melaksanakan kegiatan dengan baik karena kami mendapatkan data bahwa banyak kendaraan yang masih melintas dan padat,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta.

Dari hasil pengecekan, masih kata Kapolda, ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama kendaraan roda dua, roda empat dan pengangkut pick up serta yang kedua yakni truk. Dari dua hal tersebut dipisahkan, pertama yaitu melengkapi dengan surat-surat yang dibutuhkan. Seperti surat keterangan dari kantor, surat vaksin pertama dan bebas Covid-19.

“Itu sudah berlangsung dengan baik yang dilakukan bersama petugas gabungan. Sedangkan yang kedua, truk yang mengangkut bahan logistik sehingga hal ini akan diatur dengan mekanisme sebagai masuk jalan tol. Sehingga jalan arteri yang merupakan jalan nasional ini, itu bisa menjadi lebih lancar untuk kendaraan pribadi,” katanya.

Ada pengaturan baik tempat dan waktu yang habis dibagi pada waktu malam hari. Masih kata Kapolda, tujuan PPKM Darurat yaitu mencegah adanya kegiatan atau penyebaran yang dapat berlangsung karena masyarakat masih banyak melakukan kegiatan. Sehingga Kapolda meminta agar masyarakat yang tidak masuk dalam faktor esensial dan tinggal tetap di rumah.

“Saya mohon bantuan betul ini. Yang kedua terkait nanti adanya Hari Raya Idul Adha, dengan budayanya tolong sekali lagi sudah ada aturan dari Mendagri, Ibu Gubenur dan tentunya akan ditindaklanjuti Ibu Bupati supaya kita semua melaksanakan ibadah di kediaman kita masing-masing. Melaksanakan salat Idul Adha, potong hewan di RPH masing-masing,” harapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegat penyebaran Covid-19. Menurutnya, pasien menjalani perawatan di rumah sakit, banyak masyarakat meninggal sehingga diharapkan bisa mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan peredaran Covid-19 semakin meluas dengan tidak melakukan mobilisasi selama PPKM Darurat berlangsung.

“Tolong kita bantu para dokter dan perawat yang sedang berjuang untuk mengatasi dan merawat orang sakit, jangan ditambah lagi. Dengan cara tetap menjadi rumah dan patuh terhadap 5M, memakai masker, menjaga jarak tangan, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” jelasnya.

Dalam Operasi Yustisi PPKM Darurat rata-rata denda bagi pelanggar protokol kesehatan sebesar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu. Namun bukan denda tujuannya, lanjut Kapolda, tetapi mereka yang kena denda merupakan sebagian kecil dari sekian banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

“Masyarakat di Jawa Timur ada 40 juta, tapi ingat sudah Rp30 ribu ini adalah usaha kita supaya mengingatkan untuk patuh. Itu tujuan operasinya itu sebetulnya mengingatkan masyarakat supaya bisa patuh, minta tolong kepada masyarakat yuk nang omah disik. Sudah 7 hari kita melaksanakan PPKM Darurat, masih terjadi penularan Jawa Timur,” tegasnya.

Artinya, tambah Kapolda, mobilitas pergerakan masyarakat di Jawa Timur masih belum ada penurunan. Sehingga dengan pengecekan di Pos Penyekatan PPST bersama tersebut diharapkan betul-betul mobilitas masyarakat bisa ditekan sehingga angka penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan PPKM Darurat bisa ditekan. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar