Pendidikan & Kesehatan

Minta Usut Dugaan Pungli, Wali Murid Demo Kantor Disdik Wilayah Jatim di Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Minta pengusutan dugaan pungutan liar (pungli), sejumlah wali murid berdemo di Kantor Dinas Pendidikan Wilayah Jatim, Cabang Jombang, Senin (12/9/2022). Mereka mengungkapkan, selama ini marak pungutan, baik di SMA maupun SMK, yang mengatasnamakan sumbangan sukarela.

Para wali murid ini datang secara bersamaan. Mereka membentangkan poster bernada tuntutan. Di antaranya ‘Jenenge Sumbangan Iku Sukarela, Nek Diwajibno Jenenge Pungli (Pungutan Liar)’. Juga ada tulisan ‘Bubarkan Komite Sekolah’.

Sejumlah wali murid dari berbagai sekolah di Jombang itu datang dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan tuntutannya. Di antaranya Sumbangan iku sukarela, nek diwajibno jenenge pungli dan Bubarkan Komite.

“Ada pungutan yang membebani wali murid. Mengatasnamakan sukarela, tapi mewajibkan. Kami minta Cabang Disdik mengusut tuntas perkara tersebut,” jelas salah satu wali murid, Joko Fattah Rochim.

Fattah mengungkapkan, dugaan pungli tersebut dilakukan oleh sejumlah sekolah. Pratiknya sistematis dan nilainya bervariasi. Wali murid “dipaksa” membayar uang gedung yang besarannya antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta.

Bukan itu saja. Ada juga murid yang mendapatkan bantuan program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan langsung dipotong untuk pembayaran uang gedung. “Kasus dugaan pungli itu terjadi di beberapa SMK dan SMA di Jombang. “Murid dilarang mengikuti ujian apabila belum membayar uang tersebut. Praktik seperti itu haris dihapus. Itu salah satu tuntutan kami dalam demo ini,” ujar Fattah dengan nada tinggi.

Demo para wali murid itu ditemui oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Wilayah Jatim, Cabang Jombang, Sri Hartati. Kepada Hartati, para pendemo menyampaikan unek-uneknya. Mereka meminta agar dinas menindak tegas sekolah nakal tersebut. “Kami tidak akan mentoletir adanya pungli di sekolah. Jika ada temuan-temuan seperti itu segera laporkan. Kami siap menindak lanjutinya,” kata Hartati di depan pendemo.

Hartati juga mengatakan, pihak sekolah juga dilarang menahan ijazah maupun melarang siswa untuk mengikuti aktivitas ujian dengan alasan apapun. “Sebab, semua siswa berhak mengikuti kegiatan di sekolah masing-masing,” pungkasnya. [suf/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar