Pendidikan & Kesehatan

Metode Belajar Daring di Jatim Telah Tercapai 85 Persen

Dr Ramliyanto, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Sekiranya pada 13 Juli 2020 dibuka tahun ajaran baru 2020/2021, maka sebagian besar daerah di Jatim akan menerapkan pola pembelajaran jarak jauh secara online (Daring). Sebab, hanya Kota Madiun yang berstatus hijau dalam kaitan dengan pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan Jatim, Dr Ramliyanto saat diskusi virtual bertema: Menyambut Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Era Pandemi Covid-19, yang digelar pengurus PWI Jatim bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jatim dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Jumat (3/7/2020) siang.

Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akhmad Muzakki, Ph.D dan pakar komunikasi dari Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suko Widodo, M.Si.

“Data terakhir tentang wilayah pandemi Covid-19 hanya Kota Madiun yang berstatus hijau. Kabupaten/kota lainnya ada yang berstatus oranye, kuning, dan merah,” kata Ramliyanto. Untuk kabupaten/kota dengan status oranye, kuning, dan merah, tak diizinkan menggelar proses belajar-mengejar secara tatap muka. Tapi, proses pembelajaran dilakukan secara daring. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan bersama empat kementerian diputuskan beberapa waktu lalu.

Kalau pun Kota Madiun wilayahnya berstatus hijau dalam relasinya dengan pandemi Covid-19, kata Ramly, sejauh informasi yang masuk ke Diknas Jatim, sebagian siswa SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, di Kota Madiun ada yang berasal dari sejumlah wilayah lainnya di luar Kota Madiun, seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo. “Ini juga ada persoalan tersendiri yang harus dipecahkan,” tukasnya.

Total siswa SD, SMP, SMA dan SMK di Jatim, baik negeri maupun swasta, sekitar 5,2 juta. Mereka dipastikan akan mengikuti proses belajar mengajar dengan pola daring sejauh pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Jatim bekerja all out untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung agar proses belajar mengajar dengan pola daring berjalan baik.

Misalnya, saat ini telah dipetakan ada sekitar 2.000 peserta didik dari 22 satuan pendidikan yang wilayahnya terhambat jaringan internet. Wilayah itu berada di Kepulauan Kabupaten Sumenep Madura, wilayah pegunungan di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Jember. “Itu titik blank spot,” ujarnya.

Secara konseptual, langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Jatim adalah menyiapkan anjungan belajar mandiri Jatim cerdas. Dinas Pendidikan Jatim juga memberikan apresiasi tinggi kepada para guru yang bersedia memberikan bahan ajar kepada siswanya di wilayah tak terjangkau jaringan internet. “Kita memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para guru di wilayah yang tak terjangkau daring,” tandasnya.

Walaupun kondisi pandemi Covid-19 melahirkan banyak perubahan-perubahan, termasuk di praktek pendidikan dasar dan menengah, kata Ramliyanto, fenomena ini memberikan hikmah positif. Di antaranya, mengukuhkan keluarga sebagai satuan sosial paling penting dalam proses pendidikan.

Konsep belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi keluarga memegang peran strategis. “Dalam konteks Jatim, daring yang di tahun 2020 ini targetnya hanya 10 persen, kini realitasnya telah tercapai 85 persen di era pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akhmad Muzakki, Ph.D menyatakan, ada tiga kepentingan yang harus diseimbangkan terkait masalah pendidikan di era pandemi Covid-19. Ketiganya adalah masalah pendidikan itu sendiri, masalah kesehatan, dan masalah psikologi semua pemangku kepentingan terkait pendidikan. “Masalah berat yang kita hadapi adalah rendahnya literasi pandemic Covid-19 ini,” katanya.

Bahkan, tambahnya, pada titik lebih ekstrim terjadi apa yang disebut fragmented informasi. “Di sini kepakaran ditentukan masyarakat dari orang yang biasa dan ahli omong, bukan omongannya para ahli. Ini yang repot,” tukasnya. Karena terlalu banyak orang berbicara tentang pandemi Covid-19, padahal kapasitas dan keahliannya diragukan, realitas tersebut tak mendorong tumbuhnya penguatan literasi publik atas masalah ini.

“Tak ada lagi otoritas intelektual dalam konteks ini,” katanya. Kondisi ini makin diperberat dengan variasi persoalan di sekolah negeri dan swasta bersifat heterogen dan kompleks. “Kita perlu peningkatan literasi publik atas masalah pandemi Covid-19 ini,” katanya mengingatkan. [tok/air]





Apa Reaksi Anda?

Komentar