Pendidikan & Kesehatan

Mendikbud Nadiem Hapus Ujian Nasional, Ini Tanggapan Plt Kadindik Jatim

Foto: Ist

Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengambil langkah perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Perubahan itu termasuk perubahan sistem kelulusan.

Selama ini sistem kelulusan berpacu pada hasil Ujian Nasional, tetapi Nadiem yang mengusung tajuk Merdeka Belajar menghendaki keberagaman dalam sistem pendidikan Indonesia. Sehingga tujuan akhirnya adalah putusan kelulusan diserahkan kepada sekolah.

Menanggapi kebijakan hulu itu, Plt  Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Hudiyono menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah diproses dan akan segera diterapkan hingga hilir.

“Untuk tahun 2019-2020 masih menggunakan UN, nanti putusan untuk tahun 2020-2021 kita lihat rinciannya, yang pasti assesment penilaian USBN dan kelulusan akan diserahkan kepada sekolah,” ujar Hudiyono.

Menteri Nadiem telah menyiapkan grand desain sebagai pengganti UN. Dikatakan Hudiyono dari hasil rapat koordinasi yang diikuti, akan ada perubahan dalam pemodelan soal sebagai pengganti UN yakni saat ini sistem UN akan ditekankan pada penyelesaian kognitif, tahun depan akan bersifat holistik yang berupa penalaran, literasi dan karakter.

“Ini menjadi salah satu alat ukur yang harus disiapkan secara nasional. Ukuran evaluasinya berdasar pada kompetensi dasar ataupun inti. Ini yang diukur oleh kementerian untuk pemetaan. Karena pemetaan nanti hasilnya lebih holistik dan lebih luas,” terangnya.

Menurut Hudiono, kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud tersebut bahkan menjadi dorongan bagi Jawa Timur agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran berbasis 4C yakni communicatif,  colaboratif, critical thinking dan creativity.

Sedangkan untuk perubahan sistem Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ini sepenuhnya diberikan kepada sekolah artinya sekolah boleh melakukan ujian kelulusan berdasarkan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Terkait teknis pelaksanaan, tim sekolah menyusun kaidah penyusunan soal, bentuk bentuk soal, hingga analisa soal.

Hudiyono menuturkan pihaknya akan melakukan pendampingan kepada sekolah melalui MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dalam penyusunan kaidah soal yang sesuai dengan indikator, kisi kisi dan silabus.

“Dengan assesment diberikan kepada sekolah maka diharapkan tidak melakukan ujian hanya secara kognitif saja tetapi holistik bisa dalam bentuk penugasan bisa dalam bentuk portofolio bisa dalam bentuk ini salah satu jenis alat ukur yang akan diterapkan pada ujian sekolah. Jadi ini kebebasan-kebebasan sekolah untuk Melakukan asesmen evaluasi terhadap siswa siswanya baik itu SD SMP SMA maupun SMK,” ujar Hudiyono.

Selain perubahan pada UN dan USBN, Menteri Nadiem juga membuat perubahan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. [adg/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar