Pendidikan & Kesehatan

Pertemuan Kepala SMA/SMK Swasta se-Jatim

Mendikbud Diminta Tunda Penarikan Guru/Kepala Sekolah DPK

Kepala Sekolah SMA/SMK swasta se-Jawa Timur berkumpul di Hotel Yusro Jombang, Kamis (3/10/2019)

Jombang (beritajatim.com) – Kepala Sekolah SMA/SMK swasta se-Jawa Timur berkumpul di Hotel Yusro Jombang, Kamis (3/10/2019). Mereka membahas masalah kebijakan penarikan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan (DPK) ke sekolah swasta. Penarikan tersebut mengacu pada Permendikbud No 6 Tahun 2018.

Yang hadir dalam forum tersebut adalah para Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) swasta dari 30 kabupaten/kota di Jawa Timur. Satu persatu perwakilan menyampaikan pandangannya terkait rencana pemerintah itu. Di awali dari perwakilan Kepala Sekolah dari Kabupaten Malang, Elvi Sukesih. Wanita berjilbab ini memaparkan secara panjang lebar tentang perjuangannya menghidupkan sekolah swasta.

Demikian seterusnya, pemaparan dilakukan secara bergantian. Para kepala sekolah SMA/SMK swasta itu mengeluarkan uneg-unegnya. Secara garis besar, mereka keberatan kebijakan penarikan guru/kepala sekolah DPK. Selanjutnya, dari pertemuan itu akan disusun rekomendasi-rekomendasi untuk dikordinasikan dengan Mendikbud di Jakarta.

“Kami sebagai warga negara sangat mendukung apa yang dibuat pemerintah. Hanya, kita perlu membuat rekomendasi-rekomendasi agar pemerintah tahu keluh kesah di sekolah swasta level SMA/SMK. Kami mengusulkan kepada Bapak Mendikbud agar pelaksanaan Permendikbud No 6 Tahun 2018 ditunda. Karena jika dilaksanakan sekarang, ini akan menimbulkan keresahan,” kata Kepala SMK Dwija Bhakti 1 Jombang Arief Sugiharo, selaku juru bicara.

Arief menjelaskan, selama ini kepala sekolah DPK merupakan ikon bagi sekolah swasta. Sudah begitu, untuk mencari pengganti kepala sekolah adalah sesuatu yang tidak mudah. Belum lagi, kontribusi kepala sekolah dan guru DPK juga sangat besar bagi sekolah-sekolah swasta tersebut.

Bagaimana jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan? “Saya tidak bisa membayangkan dari sekian puluh ribu siswa SMA/SMK swasta yang kepala sekolahnya DPK. Ini akan menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpercayaan masyarakat serta orang tua. Karena kepala sekolah DPK ini sebagai ikon bagi sekolah swasta,” katanya.

Hal senada dikatakan Kepala SMK PGRI 3 Nganjuk HM Sigit Hari Purnonomo. Dia berharap, guru-guru dan kepala sekolah DPK yang berada di sekolah swasta tetap dipertahankan hingga pensiun. Dengan kata lain, jangan tiba-tiba Permendikbud No 6 Tahun 2018 dilaksanakan.

“Jadi kalau kebijakan tersebut dilakukan sekarang, itu sangat menyakit. Kami minta pelaksanannya ditunda dulu. Kami minta guru/kepala sekolah DPK tetap dipertahankan hingga pensiun,” kata Sigit yang juga Ketua MKKS sekolah swasta Kabupaten Nganjuk ini. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar