Pendidikan & Kesehatan

Mencoblos di Kala Pandemi, Warga Tidak Takut

Sidoarjo (beritajatim.com) – Masih pagi, jam menunjukkan pukul 08.00 WIB, gerimis tipis membuat suasana kian nyaman di RW 06 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Rabu, 9 Desember 2020, Indonesia sedang mengadakan hajatan besar. Pilkada serentak. Pemilihan Kepala Daerah yang juga sedang dijalani warga Damarsi.

Langit yang sedikit basah tidak menghalangi beberapa warga untuk keluar rumah. Mendatangi tempat pemungutan suara. Beberapa membawa payung, beberapa memakai jas hujan, beberapa juga nekat menerobos gerimis. Memang, sedikit gerimis tidak membuat pakaian basah kuyup. Toh jarak rumah dengan TPS tidak terlalu jauh.

Sesampai di TPS, warga tidak bisa langsung mencoblos. Mereka menunggu upacara panitia selesai. Warga turut menyimak beberapa aturan pelaksanaan pilkada. Termasuk aturan protokol kesehatan selama coblosan berlangsung. Utamanya pesan 3 M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bahkan, saat mencoblos, warga wajib memakai sarung tangan plastik yang telah disediakan panitia.

Upacara selesai. Satu per satu warga dipanggil. Tidak ada kerumunan, tidak ada desak-desakan, tidak ada jabat tangan. Warga duduk mengantre dengan saling menjaga jarak. Panitia berulang-ulang meningatkan tentang pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19.

Sampai pukul 13.00 WIB, ketika waktu pencoblosan usai, situasi sangat kondusif. Tetap tidak terjadi kerumunan. Panitia memang menerapkan sistem gelombang. Warga mendapatkan undangan mencoblos dengan disertai penanda waktu. Terbagi dalam beberapa jam kedatangan. Sehingga warga tidak datang berbarengan.

Begitulah, kekhawatiran bahwa Pilkada bakal memicu persebaran Covid-19 akhirnya tidak terbukti. Tidak tercipta klaster Pilkada.

Tidak hanya di Damarsi, kepatuhan protokol kesehatan hampir terjadi di seluruh Indonesia. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berada di atas 89 persen hingga 96 persen.

Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada sejak pukul 06.45 WIB pada hari ini, Rabu (9/12).

Adapun protokol kesehatan menjadi penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana hal itu juga menjadi salah satu yang tertuang dalam Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020.

Melihat data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut sudah cukup baik, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

Dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan melalui media daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Doni mengingatkan bahwa tahapan-tahapan dari penyelenggaraan Pilkada masih berjalan dan belum berakhir. “Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir,” kata Doni.

Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir. “Hari ini saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak. “Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan,” kata Doni. [but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar