Pendidikan & Kesehatan

Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Tuntut Pendidikan Gratis

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Malang (beritajatim.com) – Aliansi Amarah Brawijaya 2 yang terdiri dari mahasiswa magister Universitas Brawijaya (UB) menuntut pihak kampus menggratiskan uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Mereka menyelenggarakan Seminar Web atau Webinar dengan tema ‘Keterbukaan Informasi Publik di Kampus’ pada Rabu, 10 Juni 2020 malam.

Webinar ini diisi oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dan Siti Habiba, serta mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Asfinawati mengatakan, Indonesia sedang ada dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan berstatus darurat nasional bencana non-alam. Karena itu, negara semestinya menanggung segala kebutuhan warganya. Termasuk kebutuhan dalam sektor pendidikan.

“Indonesia sudah berada dalam situasi darurat bencana non-alam dan karenanya menjadi kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan selama masa darurat tersebut sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana,” kata Asfinawati.

Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi secara merata dan bertahap. Hal itu sesuai dengan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Namun yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Pendidikan tinggi di Indonesia bukan mengarah pada pemerataan, melainkan mengarah pada kapitalisasi pendidikan yang menjadikan biaya pendidikan menjadi tinggi.

“Indonesia memiliki kewajiban HAM sesuai Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya untuk membuat pendidikan tinggi tersedia secara merata secara bertahap. Artinya pendidikan tinggi diarahkan menuju ketersediaan secara gratis. Tetapi alih-alih menuju hal tersebut biaya kuliah di Indonesia semakin lama semakin tinggi,” ujar Asfinawati.

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Siti Habiba mengungkapkan solusi yang diberikan oleh direktorat jendral pendidikan tinggi Kemendikbud pada tanggal 3 juni 2020, merupakan suatu hal yang sangat disayangkan sebab semestinya Kemendikbud sebagai otoritas tertinggi dalam satuan pendidikan seharusnya bertindak tegas dalam memberikan kebijakan mengenai penerapan UKT di masa pandemi. Dia menyebut, tuntutan mahasiswa terkait pembebasan UKT tidak berlebihan. Apalagi, ada sejumlah kampus yang sudah memberikan keringanan UKT dan pembebasan.

“Kami rasa tuntutan kami meminta penurunan dan pembebasan UKT bagi mahasiswa bukan lah suatu hal yang berlebihan. Sebab sudah banyak kampus yang juga telah mengeluarkan keberpihakannya pada mahasiswa. UI saja yang sudah berstatus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), masih bisa mengeluarakan pembebasan UKT bagi mahasiswa. Padahal secara otonomi dia sudah mengurus sendiri keuangannya dan tidak ada campur tangan pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Universitas Brawijaya statusnya masih Badan Layanan Umum (BLU). Mereka dianggap belum mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap mahasiswa. Dengan status BLU secara penuh, UB diminta lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/Pmk.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. (luc/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar