Pendidikan & Kesehatan

Mahasiswa UIN Malang Kepung Gedung Rektorat Tolak UKT Mahal

Mahasiswa UIN Maliki Malang Demo Tolak UKT

Malang (beritajatim.com) – Ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang melakukan demonstrasi dengan mengepung gedung rektorat. Mereka mengaku keberatan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu mahal, Jumat, (16/8/2019).

Koordinator Massa aksi Fakultas Tarbiyah, Akmal Cahya Ramadhani mengatakan, pihak kampus dianggap tidak transparan dalam menerapkan UKT. Penerapan UKT juga dinilai tak melihat kekuatan ekonomi orangtua mahasiswa baru.

Apalagi ada dua macam biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa tahun ajaran 2019/2020, yaitu UKT dan biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan Ma’had. “Kampus mengeluarkan UKT setelah mahasiswa baru menyelesaikan pembayaran biaya pengembangan dan Ma’had. Uang untuk Ma’had Rp7,5 juta barulah muncul UKT, jika tak bisa bayar UKT ya tidak diterima di UIN. Dan uang tidak bisa kembali,” kata Akmal.

Sementara Korlap aksi, Arifan Maulana menyebut kebijakan UIN Malang sangat berat dan berbeda dengan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mahasiswa disana katanya, cukup daftar ulang dengan membayar biaya UKT. Tanpa tambahan uang pengembangan kelembagaan dan Ma’had.

“Kebijakan double biaya kuliah di UIN Malang ini mirip dengan keberadaan tagihan Sumbangan Pembangunan Infrastruktur di Unsoed, yang mana seharusnya sudah tidak lagi ada kebijakan sejenis ketika kampus telah menerapkan sistem UKT,” paparnya.

Demonstran juga mengkritisi realisasi dana penerimaan dan pengeluaran dana PNBP kampus dari biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma’had selama ini karena dianggap tak transparan. Seharusnya, rincian itu diberitahu ke mahasiswa. Namun hingga saat ini mahasiswa tak pernah mendapat informasi yang terperinci.

Berikut lima tuntutan mahasiswa UIN Maliki Malang:

1. Melakukan publikasi atau mensosialisasikan secara rinci dan menyeluruh perhitungan unit cost sehingga muncul biaya UKT dan biaya Pendidikan Ma’had.

2. Banding UKT dapat dilakukan pada setiap semester dan keputusan banding tersebut akan digunakan untuk pembayaran UKT semester selanjutnya.

3. Penggolongan UKT Mahasiswa baru jalur mandiri yang tidak merata.

4. Menghentikan membebankan biaya-biaya pengembangan kelembagaan berupa penambahan ruang kelas baru, biaya langganan listrik, belanja langganan telepon, biaya akses sistem informasi, biaya langganan air, dan pengadaan kursi ruang kelas baru terhadap mahasiswa, kemudian mencari sumber pendanaan yang lain.

5. Menuntut komitmen kampus untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tapi murah untuk mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah kebawah. (luc/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar