Pendidikan & Kesehatan

Legalitas Ribuan Ijazah Lulusan SD dan SMP di Jember Dipertanyakan

Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariono

Jember (beritajatim.com) – Forum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) mempertanyakan legalitas ribuan ijazah lulusan sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Ketua Forum GTT-PTT Jember Ali Zammil, dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD Jember dan Kepala Dinas Pendidikan Bambang Hariono, di gedung parlemen, Rabu (25/11/2020).

“Pada 2018, kami suarakan bagaimana kepala sekola-kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan jangan sampai di-PLT-kan (berstatus pelaksana tugas, red). Suara kami tidak didengarkan,” kata Ali.

Menurut Ali, salah satu syarat pelaksana tugas kepala sekolah berhak menandatangani ijazah adalah adanya surat keputusan bupati yang memberikan tugas tambahan. Ini sesuai dengan surat edaran BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) tertanggal 1 Agustus 2017.

Di sana disebutkan, Apabila karena sesuatu dan lain hal tidak ada Kepala Sekolah/Madrasah yang definitif, SHUN (Surat Hasil Ujian Nasional) dan ijazah dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) dengan mandat khusus untuk mendatangani SHUN dan/atau Ijazah dari Pejabat Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah/Madrasah.

“Ternyata tidak ada (pelaksana tugas kepala sekolah) yang pegang. Tiap tahun ada tujuh ribu siswa lulus dari sekolah yang memiliki kepala sekolah pelaksana tugas sejak 2017. Mohon Kepala Dinas Pendidikan memfasilitasi keabsahan ijazah anak-anak kami. Karena sangat jelas legalitas ijazah akan jadi salah satu pengganjal anak-anak didik kita,” kata Ali.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta agar status legalitas ijazah siswa SD negeri dan SMP negeri diperjelas. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariono belum bisa menjawab persoalan tersebut. “Nanti kami akan pelajari kaitannya dengan regulasi,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar