Pendidikan & Kesehatan

Layanan Buruk, Postingan Legislator Pamekasan Viral di Medsos

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Al-Anwari menilai beberapa sektor pelayanan publik di wilayah setempat belum maksimal dan cenderung tidak profesional. Padahal layanan publik merupakan bagian penting dan sentral dalam sebuah pemerintahan.

Hal tersebut diketahui secara pasti saat dirinya mengalami secara langsung proses layanan sektor pelayanan publik di Pamekasan, khususnya di RSUD dr Slamet Martodirdjo yang menjadi salah satu pusat rujukan kesehatan di Madura. Termasuk sektor pelayanan BPJS Kesehatan di lokasi setempat.

“Hingga saat ini kami merasa sangat kecewa dengan pelayanan BPJS (Kesehatan) dan RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan, khususnya setelah kami mengalami secara langsung proses pelayanan saat membawa anak kami ke ruang UGD RSUD Smart,” kata Al-Anwari, dikutip dari salah satu media sosial (medsos) pribadinya, Jum’at (25/9/2020).

Proses layanan di dua instansi tersebut dinilai sangat tidak tidak profesional, seperti informasi dan keluhan yang selama ini diterimanya sebagai wakil rakyat. “Kendala pertama saat kami daftar BPJS karena kartu anak kami dinyatakan invalid, kami pun menghadap Dirut (BPJS) dan akhirnya meminta staf untuk membantu,” unykapnya.

“Tapi ternyata mengecewakan karena tidak perhatian sama sekali, kami berdiri hampir satu jam dan tidak ada pelayanan apapun selain perawat yang memeriksa tekanan darah anak kami yang diketahui 167 dengan suhu tubuh 7,5. Persoalan BPJS baru selesai setelah kami telepon staf kantor dewan untuk ke RSUD dan menyelesaikan persoalan BPJS,” imbuhnya.

Postingan media sosial legistor Pamekasan, Al-Anwari menyorot pelayanan di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.

Namun tidak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pamekasan, juga mengalami pelayanan buruk dan ‘menyakitkan’. “Tidak kalah menyakitkan ada (salah satu) karyawan RSUD yang bilang ‘masak cuma penyakit seperti ini dibawa kesini, padahal anak kami sudah lima malam panasnya tidak turun walaupun sudah diperiksa ke dokter,” jelasnya.

“Memang anak kami sempat diambil darahnya walaupun tidak diperiksa dokter, karena buruknya pelayanan akhirnya kami marah dan tanpa menunggu hasil lab (laboratorium) kami keluar. Dengan rasa marah dan panik akhirnya kami membawa anak kami ke dr Susianto mantan Kadinkes Sumenep,” sesalnya.

Beruntung setelah diperiksa ke salah satu petugas kesehatan di kabupaten Sumenep, akhirnya diketahui sang anak mengalami demam dan typus. “Kalau kami saja diperlakukan seperti ini, bagaimana RSUD Smart melayani para petani, buruh dan masyarakat umum lainnya,” tegas Al-Anwari.

“Kami ingat kata sejumlah konstituen yang sering dibentak petugas saat menjaga keluarga mereka di RSUD Smart. Dari itu sudah semestinya yang tidak profesional sebaiknya tidak bekerja di pelayanan publik, apalagi berhubungan dengan nyawa,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tentunya juga menjadi salah satu persoalan tersendiri khususnya di internal DPRD Pamekasan, terlebih keberadaan kartu BPJS Kesehatan milik anggota dewan terdata ‘kadaluarsa’ alias invalid. Termasuk buruknya sektor pelayanan di rumah RSUD Smart yang selama ini bukan merupakan hal tabu. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar