Pendidikan & Kesehatan

Langgar PSBB di Malang Raya, Siap-siap Sanksi Berikut

Karoops Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Firman dan Sekda Pemprov Jatim Heru Tjahjono.

Malang (beritajatim.com) – Surat Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, sejak Senin, (11/5/2020). Setelah ditetapkan ada waktu 3 hari bagi Pemda di Malang Raya untuk melakukan sosialisasi peraturan wali kota maupun bupati.

Karoops Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan ancaman bagi masyarakat yang nekat melanggar aturan PSBB siap-siap bakal disita kartu tanda penduduk (KTP) yang dimiliki. Aturan itu katanya sudah sesuai usulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Saya sarankan ke satpol PP. Apabila tindakannya misal penyitaan KTP. Karena KTP ini berdampak, seperti yang di usulkan Bu Gubernur, bagaimana substansi tegasnya tidak bisa melakukan perpanjangan SIM,” kata Muhammad Firman, Selasa, (12/5/2020).

Muhammad Firman mengatakan sanksi berupa penyitaan KTP akan membuat masyarakat berfikir ulang melanggar aturan PSBB. Sebab, tanpa KTP masyarakat akan kesulitan mengurus beberapa administrasi seperti memperpanjang SIM maupun membuat SKCK.

“Saya pikir dengan disitanya KTP dengan diberi tanda terima oleh pelanggar PSBB ini. Syarat memperpanjang SIM dan SKCK dan KTP mereka akan kesulitan. Mungkin dengan sanksi itu bisa diterapkan,” ucap Muhammad Firman.

Polisi juga akan mengatur pola lalu lintas untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang nekat melakukan mudik. Dia mengungkapkan, akan ada personel yang disiagakan di Pos Check Point, atau di perbatasan wilayah Malang Raya.

“Kita akan kerahkan personel kepolisian dari polres dan polsek jajaran saja. Namun, bisa saja menambah dari Polres tetangga, ada 7 polres penyangga,” tandasnya. (luc/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar