Pendidikan & Kesehatan

Kritik Bupati di Medsos, Ketua PGRI Jember Dipanggil Inspektorat

Supriyono (hijau), Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipanggil Inspektorat kabupaten, Selasa (11/8/2020).

Jember (beritajatim.com) – Supriyono, seorang pegawai negeri sipil dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipanggil Inspektorat kabupaten, Selasa (11/8/2020). Ia diklarifikasi terkait pernyataan-pernyataannya dalam memperjuangkan nasib guru yang diunggah di laman Facebook pribadinya.

Supriyono mengaku mendapat kurang lebih 20 pertanyaan dari pemeriksa inspektorat sejak pukul sepuluh pagi hingga dua belas siang. “(Pertanyaan-pertanyaan) terkait postingan di Facebook yang ada kaitannya dengan perjuangan PGRI,” katanya, sekeluar dari kantor Inspektorat.

Supriyono mempertanyakan kebijakan bupati soal tidak terbitnya surat keputusan kenaikan pangkat untuk guru selama lima tahun di akun Facebook-nya. “Saya tergelitik, saat bupati menyampaikan (di salah satu stasiun televisi), bahwa beliau sudah menandatangani seribu (SK kenaikan pangkat). Yang saya pahami, itu bukan SK kenaikan pangkat, tapi SK PAK (Penetapan Angka Kredit),” katanya.

Supriyono berharap, dengan mengunggah pernyataan itu di media sosial, persoalan yang dihadapi guru segera selesai. “Karena itu kewajiban Ketua PGRI, yang diberikan amanah untuk mengawal perjuangan kesejahteraan, termasuk kenaikan pangkat, nasib, dan seterusnya. Itu yang dibebankan kepada kami, amanah kami, saat konferensi kabupaten. Jadi kami melaksanakan amanat organisasi,” katanya.

“Tidak ada niatan lain-lain, selain niatan kami untuk mendorong pemerintah kabupaten agar persoalan-persoalan yang dihadapi guru segera diselesaikan. Alhamdulillah juga, ternyata sudah diselesaikan bupati, dan bahkan ada seribu guru yang menerima SK kenaikan pangkat, meskipun ada yang salah (ketik). Tapi paling tidak itu sudah cukup membuat teman-teman senang,” kata Supriyono.

Inspektorat melakukan klarifikasi kepada Supriyono sebagai Ketua PGRI Jember. “Kalau saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), mungkin oke (diperiksa). Tapi karena saya sebagai Ketua PGRI, Inspektorat hanya klarifikasi apakah (pernyataan di Facebook) benar atau tidak,” katanya. Supriyono segera melengkapi bukti-bukti terkait pernyataannya di Facebook kepada penyidik di Inspektorat.

Supriyono menegaskan, tidak ada persoalan terkait posisinya sebagai ASN. “Wong saya di kedinasan meski (ditempatkan) jauh (dari rumah), saya tetap (bekerja) normal,” katanya.

Supriyono tidak tahu apakah pemanggilannya dikarenakan ada laporan. “Facebook ini siapa saja bisa baca, karena ini media sosial. Kalau itu dijadikan soal, saya pikir tidak bisa. Kalau ambil data di Facebook, itu kan wilayah Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) kalau memang ada penyalahgunaan. Tidak bisa menggunakan undang-undang lain,” katanya.

Namun Supriyono tidak mengingkari tangkapan gambar pernyataannya di Facebook yang ditunjukkan penyidik Inspektorat. “Saya hanya memberi stimulus supaya persoalan yang tidak selesai, bisa diselesaikan bupati,” katanya.

Supriyono melihat pemanggilan itu adalah konsekuensi sebagai Ketua PGRI. “Kalau saya sebagai Ketua PGRI kemudian saya menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan pemerintah, otomatis ada seperti ini. Saya pikir ini satu romantika bagi saya. Saya tidak merasa tertekan, bahkan (saya merasa) apa yang saya sampaikan diperhatikan orang. Kalau misalkan tidak ada yang merespons kan berarti tidak ada perhatian,” katanya, tertawa.

Supriyono mengatakan, hal ini adalah pembelajaran bersama. “Itulah demokrasi. Kritik dari siapapun untuk sebuah kebaikan, untuk kesejahteraan, harus kita lakukan. Kita tidak boleh diam,” katanya.

Supriyono menegaskan tetap akan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “PGRI ini tidak ada tawaran. Kalau menjadi Ketua PGRI ya harus siap untuk mengkritik kebijakan yang menyusahkan guru. Kalau tidak, kami bisa menjadi mitra pemerintah, kok. Kami tidak selalu menjadi organisasi yang memposisikan (berseberangan). Tidak, kami ini mitra, kalau diajak mitra. Kalau tidak diajak, namanya tidak diajak, mau apa,” katanya.

Supriyono berharap tidak ada sanksi kepadanya. “Tapi kalau toh ada, mereka juga tidak awam hukum. Kalau itu yang terjadi, kita bisa ada upaya hukum. Kalau kita merasa dirugikan kebijakan. Sebagai warga negara, sebagai Ketua PGRI, kalau toh terjadi seperti itu apapun kami ada upaya hukum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Jember Djoko Santoso tidak memberikan keterangan panjang lebar saat dimintai konfirmasi wartawan. Dia hanya membenarkan bahwa Supriyono dipanggil ke Inspektorat. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar