Pendidikan & Kesehatan

KPK Tagih Komitmen Implementasi PAK di Perguruan Tinggi

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen para pemangku kepentingan Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada jenjang pendidikan tinggi terkait implementasi PAK di perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif pada pertemuan koordinasi teknis dengan jajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) – Kemristekdikti; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) – Kemenag; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia; Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) se-Indonesia; Ketua Forum Rektor Indonesia; Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI); dan Rektor dari Perguruan Tinggi yang sudah mengimplementasikan PAK di kampusnya, bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Rabu (15/5) pukul 09.30 – 18.00 WIB.

“Kami berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan bersama sama seluruh pihak. Serendah rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi tingginya sebagai mata kuliah wajib,” ujar Laode.

Lebih lanjut Laode menyampaikan bagaimana tahapannya dapat dilakukan. Implementasi PAK di perguruan tinggi menurutnya dapat dimulai dengan misalnya memasukkannya ke dalam MKDU. Dengan cara ini, maka mata kuliah antikorupsi bisa dilakukan di awal masuk, di tengah atau di akhir.

Laode juga menekan agar mata kuliah antikorupsi jangan hanya sekedar teori, tetapi juga harus ada contoh dan keteladanan. Dan semua dimulai dari diri sendiri. “Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya. Apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut,” pesannya.

Pesan senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam sambutannya agar implementasi PAK tidak hanya lewat sosialisasi dan pendidikan secara teori, tapi tindakan nyata. “Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya.”

Menurut Basaria, sebaik apapun teori antikorupsi yang disampaikan kepada mahasiswa, selalu ada kemungkinan sulit untuk diterima. “Karenanya, para pendidik harus bersih dulu. Sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti, ” ujarnya.

Salah satu rencana aksi yang disepakati pada Rakornas Pendidikan Antikorupsi 2018 adalah menyusun kebijakan yang mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni 2019.

Bulan Juni ditetapkan sebagai tenggat waktu agar implementasi pendidikan antikorupsi dapat segera diterapkan pada tahun akademik baru bulan September.

KPK mendapatkan masukan dari segenap pihak terkait penyelenggaraan PAK di perguruan tinggi bahwa regulasi merupakan hal yang mutlak disiapkan sejak awal. Karena persiapan teknis terkait penyelenggaraan PAK membutuhkan payung hukum, seperti menyiapkan tenaga pengajar, menyusun silabus perkuliahan dan lain sebagainya.

Karenanya, KPK mendorong Kemristekdikti untuk segera menerbitkan permenristekdikti dan Keputusan Menteri Agama tentang implementasi PAK. Atau sebagai alternatif, jika proses penerbitan peraturan menteri atau surat keputusan menteri membutuhkan waktu yang lebih panjang, KPK menyarankan dilakukan secara paralel pada level Dirjen dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag misalnya untuk implementasi PAK. Untuk tahap selanjutnya mendorong kementerian terkait segera mengeluarkan peraturan menteri atau keputusan menteri.

Saat ini regulasi yang tersedia berupa Surat Edaran No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Regulasi tersebut dinilai belum memadai sebagai pedoman bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan PAK secara efektif.

Selain mendorong para pengambil kebijakan pusat segera memfasilitasi regulasi dan persiapan lainnya agar PAK dapat segera diimplementasikan secara merata di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai forum bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan model implementasi PAK yang efektif di jenjang Pendidikan Tinggi serta peningkatan kapasitas para dosen pengampu PAK.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini sebanyak 4.000 Orang dosen telah mengikuti Training of Trainier (ToT) sebagai pengajar antikorupsi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud/Kemristekdikti dan KPK.

Namun, temuan KPK di lapangan mendapatkan bahwa dosen yang telah mengikuti ToT *masih mengalami kesulitan untuk melakukan implementasi PAK di perguruan tingginya masing-masing*. Beberapa penyebab di antaranya adalah belum adanya alokasi SKS mata kuliah PAK; belum adanya penunjukan resmi dari perguruan tinggi sebagai Dosen PAK; dan semuanya bermula dari belum adanya regulasi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan PAK.

Di tengah keterbatasan regulasi, KPK mengapresiasi perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan PAK secara mandiri, baik berupa mata kuliah wajib, pilihan maupun insersi. Di antaranya adalah Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung (ITB), PKN STAN, Poltekes Kemenkes, Universitas Paramadina, Universitas Jember, dan lainnya.

KPK memandang pendidikan antikorupsi pada generasi muda, khususnya mahasiswa sangat penting dilakukan. Terutama sebagai bekal sebelum mereka memasuki dunia Kerja. KPK juga memandang perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan berintegritas dengan pendekatan akademis dan praktis.

Merujuk pada data penanganan perkara KPK, para pelaku korupsi merupakan orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Juga tidak mengabaikan fakta bahwa potensi perilaku koruptif di kampus masih terbuka. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar