Pendidikan & Kesehatan

KOPRI PMII Jatim Anggap PPKM Darurat Bikin Masyarakat Resah

Ketua Kopri PMII Jawa Timur, Dini Adhiyati. (Ist)

Malang(beritajatim.com) – Ketua Kopri PMII Jawa Timur, Dini Adhiyati mengkritik pemerintah dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Dia menilai pemerintah membuat resah masyarakat karena disharmonisasi kebijakan.

“Lonjakan kasus Covid-19 yang tak terkendali menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi tidak benar di media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Laporan data Covid-19 mengkonfirmasi adanya peningkatan yang siginifikan dimana per tanggal 15 Juli 2021 ada penambahan sebanyak 56.757 kasus harian yang terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Dini, Selasa, (20/7/2021).

Dini mengatakan seharusnya peran digital mampu mempercepat perkembangan pandemi Covid-19 sekaligus memperoleh informasi terkait upaya pemerintah dalam menangani penyebaran wabah virus Corona. Hal ini sebagai peringatan kepada masyarakat diminta untuk tidak menerima dan mempercayai langsung berita yang beredar. Masyarakat juga diajak mampu mengklarifikasi terlebih dahulu sumber dari penyebaran informasi.

“Ujung-ujungnya seseorang akan mengalami stres yang melampaui kemampuan seseorang dalam mengatasi sebuah masalah. Masyarakat diharapkan agar lebih fokus menjaga imunitas melalui kegiatan bermanfaat. Karena apabila seseorang berlebihan dalam menanggapi informasi Covid-19 akan sangat rentan mengalami penurunan daya tahan tubuh,” paparnya.

Dia meminta Pemerintah bisa meningkatkan sistem pemerintahan yang kuat dan andal dengan memegang peran yang berkompeten dan berpengalaman dalam membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-EN). Menurutnya kinerja KPC-EN dianggap tidak efektif dalam membatasi mobilitas dan penyiapan fasilitas kesehatan yang sekarang sangat terbatas pasokannya, seperti kasus oksigen habis di beberapa Rumah Sakit yang menangani pasien Covid-19.

“Penyaluran fasilitas Rumah Sakit menjadi langkah darurat Pemerintah sebab layanan kesehatan telah mengalami fase kritis dengan melonjaknya pasien baru yang terus berdatangan tidak sebanding ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan serta nakes yang bertugas. Ini menjadi perhatian kepada Pemerintah menyiapkan ketersediaan tempat demi menampung penanganan pasien Covid-19,” tuturnya.

Dia berharap Pemerintah mampu mengimplementasikan penanggulangan Covid-19 dengan memperbaruhi kebijakan demi mengurangi dampak pandemi yang semakin parah. Dini menilai terjadi disharmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan tidak efektifnya penanganan Covid-19 di berbagai daerah.

“PPKM Darurat ini juga tidak jelas regulasinya. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak patuh ataupun melanggar tidak dijelaskan secara rinci. Padahal besar harapan melalui kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali seharusnya dapat mencapai target penurunan kasus yang diharapkan,” ujarnya.

Dini menilai skenario PPKM Darurat akan diperpanjang sampai 6 minggu membuat masyarakat resah. “Tak hanya itu, dampak PPKM Darurat semakin dirasa membatasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga bukannya sengsara akibat terpapar Covid-19 namun sengsara kelaparan karena tidak ada sumber pencaharian yang dapat diandalkan,” imbuhnya.

Dini meminta kolaborasi penanganan Covid-19 ini harus dari semua elemen. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak tebang pilih dan abstrak dalam pelaksanaannya, serta masyarakat juga harus lebih peduli mengendalikan diri sendiri lebih disiplin mematuhi aturan pemerintah.

“Tentu kebijakan demi kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan pada substantif maupun tahap implementasi. Pemerintah tidak boleh menutup telinga dan mata untuk tetap mendengar evaluasi dan melihat realitas masyarakat,” tandas Dini. (Luc/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar