Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Komisi B Usulkan Pemkab Jember Penuhi Kekurangan Pupuk Bersubsidi

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono (kiri) dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Jember Imam Sudarmaji

Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Jember, Jawa Timur, mengusulkan agar pemerintah kabupaten mengadakan pupuk untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di kalangan petani.

Hal ini dilontarkan Ketua Komisi B Siswono, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, petani, dan distributor di gedung DPRD Jember, Rabu (19/1/2022).

“Harapan saya ke depan ada back up penuh dari pemkab ketika masyarakat mengalami kesulitan. Pemerintah hadir. Contoh: subsidi pupuk hanya turun dari pusat 80 persen, yang 20 persen berapa ton, tolong dianggarkan oleh pemkab. Yang 20 persen pemerintah wajib hadir untuk memenuhi kuota itu. Jangan hanya mengandalkan pusat terus. Apa gunanya pemerintah di sini kalau tidak mau hadir dalam kesulitan masyarakat,” kata Siswono.

Luas tanam di Kabupaten Jember yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) tahun ini adalah 284.784,18 hektare. Namun hanya pupuk ZA yang dipenuhi 100 persen, dari usulan 16.021 ton direalisasikan 16.020 ton.

Sementara untuk urea, hanya 59.856 ton yang direalisasikan dari usulan 73.635 ton (80 persen), 2.395 ton SP36 direalisasikan dari usulan 2.443 ton (98 persen), 26.850 ton NPK direalisasikan dari usulan 77.827 ton (34 persen), 8.523 ton diwujudukan dari usulan 28.858 ton pupuk organik (30 persen), dan 69.049 liter pupuk cair direalisasikan dari usulan 1.530.006 liter (pupuk cair).

Nyoman Aribowo, anggota Komisi B dari Partai Amanat Nasional, setuju dengan usulan Siswono. Dia mengusulkan agar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) digunakan sebagian untuk pengadaan pupuk ZA bagi petani perkebunan. “Karena memang hak masyarakat tembakau, baik pelaku maupun pembudidaya,” katanya.

Jika kemudian ada alokasi pengadaan pupuk oleh Pemkab Jember, Nyoman meminta agar merek diperhatikan. Pasalnya, petani enggan memakai merek yang tidak terkenal dan teruji. “Jangan sampai niat membantu, tapi tidak membuat orang senang,” katanya mencontohkan alokasi pupuk gratis untuk kelompok tani tempo hari.

Menurut Nyoman, selalu ada peluang mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi. “Itu juga tergantung pemerintah provinsi. Sedini mungkin kita melakukan pendekatan, tidak hanya per surat, tapi ke sana,” katanya.

Namun, Nyoman mengingatkan, salah satu kesalahan dalam pengadaan pupuk berasal dari pemerintah daerah sendiri. “Contoh soal entry data, kecepatan entry, ketepatan entry data. Jadi jangan sampai salah,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar