Pendidikan & Kesehatan

KKAI Sebut Kebebasan Akademik di Indonesia Belum Dilindungi

Surabaya (beritajatim.com) – Penghujung 2019, Komite Kerja Advokad Indonesia (KKAI) menilik kembali situasi kebebasan akademik di Indonesia, Senin (30/12/2019).

Dibahas secara internal oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman, Koordinator Sekretariat KKAI dari Fakultas Hukum Unair, Inaya Rakhmani, PhD dari Ilmu Komunikasi FISIP UI, Dr. Basuki Wasis dari Fakultas Kehutanan IPB, Dr Dia Uyun dari FH UB, Amira Paripurna PhD dari Unair. Mereka menyebut bahwa kebebasan akademik belum sepenuhnya dilindungi dalam kehidupan kampus.

Menurut Dr Herlambang, sepanjang 2019, terdapat 6 (enam) model kasus dominan yang berulang dan penting dicatat dengan lokasi dan jumlah korban yang tersebar baik menimpa dosen maupun mahasiswa. Kasus tersebut meliputi terbunuhnya mahasiswa massa aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation), pembubaran pers mahasiswa dan skorsing terhadap mahasiswa.

“Dalam konsep peraturan dan perundangan-undangan untuk Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) rawan dipolitisasi oleh pihak berwenang dengan alasan keamanan nasional, sehingga mengancam kebebasan akademik,” ujar Herlambang.

Kebebasan akademik di Indonesia belum menunjukkan komitmen terbuka mendukung civitas akademika di kampus. Masih banyak tindakan represif, teror dan intimidasi kepada civitas yang berani menyuarakan pendapatnya secara vokal. Dalam contoh kasus selama 2019 ini adalah persekusi Robertus Robert (Maret 2019), penembakan dan pembunuhan terhadap massa aksi, baik yang terjadi terhadam mahasiswa dan pelajar, dalam aksi September 2019 dan banyak lainnya.

Herlambang menegaskan bahwa poin utama dalam penyikapan kebebasan akademik Indonesia adalah otoritas dengan menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

“Sebagaimana di poin terakhir, bahwa otoritas manapun, harus menghormati dan melindungi kebebasan akademik, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik. Tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat represi, kembalikan pada fungsi saintifikasi di kampus, bukan politisasi penegakan hukum,” pungkasnya. [adg/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar