Pendidikan & Kesehatan

Khofifah Tepis Kabar Ratusan Pelajar di Ponorogo Hamil Duluan: Datanya Beda!

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menepis beredarnya kabar ratusan pelajar di Ponorogo yang hamil di luar nikah.

Orang nomor satu di Jatim tersebut menegaskan jika data real di lapangan berbeda dengan yang sudah tersebar di masyarakat. Sayangnya, ia juga masih enggan menjelaskan secara detail terkait persoalan tersebut.

“Lebih baik (yang menjawab) tidak saya. Karena tim sudah turun ke sana, sudah ke Kacabdin. Datanya beda dengan yang tersiar,” ungkap Khofifah kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (21/1/2023).

Khofifah menjelaskan, bahwa sudah ada pertemuan dari sejumlah pihak untuk membahas persoalan tersebut, termasuk Kacabdin dan sekolah-sekolah yang terkonfirmasi siswanya mengajukan dispensasi pernikahan (diska).

“Jadi, sudah ada pertemuan dari sekolah-sekolah yang terkonfirmasi itu. Kemudian ada pertemuan dari tim pemkab, pertemuan dengan Kacabdin,” jelasnya.

Mantan Menteri Sosial itu juga mengungkapkan dari hasil pertemuan tersebut, ditemukan bahwa tidak semua anak usia dini yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo berstatus sebagai pelajar.

Meski begitu, Khofifah tak menampik jika memang ada anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi pernikahan. Hanya saja, statusnya bukan sebagai pelajar. “Ada misalnya anak ini usia dini, tapi memang dia posisi sudah putus sekolah,” katanya.

“(Putus sekolah) bukan karena setelah nikah atau setelah hamil,” lanjutnya menegaskan.

Dikatakan Khofifah, Pemkab Ponorogo sendiri juga sudah menerjunkan tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sekaligus menyiapkan langkah untuk melakukan intervensi. “Tidak semua diska itu pada mereka yang sedang belajar. Saya juga minta kepada pemkab supaya mereka bisa lebih detail menjelaskan,” tandasnya.

Catatan beritajatim.com, beberapa waktu lalu Pemkab Ponorogo sendiri telah berkomitmen untuk melakukan langkah preventif dan kuratif dalam menekan angka permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

“Kita akan lakukan deteksi betul-betul teritorial pemohon dispensasi nikah itu. Di kecamatan mana, kita libatkan semua pihak untuk mendeteksi pergaulan bebas. Faktor yang mempengaruhi, dan kita lakukan mapping. Baru kita akan tentukan langkah-langkahnya,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Senin (16/1/2023) lalu.

Sedangkan langkah kuratifnya, yakni jika sudah hamil, Pemkab Ponorogo akan hadir supaya anak dalam kandungan yang bersangkutan tidak mengalami stunting nantinya.

Selain itu, pendidikan si pemohon dispensasi nikah juga harus tetap lanjut. Meski sudah putus sekolah, pemohon dispensasi nikah itu juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. “Pendidikan kesetaraan seperti kejar paket ini, bisa jadi solusi,” katanya. (ipl/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar