Pendidikan & Kesehatan

Kemenag Jatim Sosialisasikan UU Pesantren Gandeng LDII Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Kanwil Kemenag Jatim bekerjasama dengan DPW LDII Jatim mensosialisasikan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren di kantor LDII Jatim, Jalan Gayungan Surabaya, Rabu (24/6/2020).

Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Ahmad Zayadi mengatakan kepada wartawan, bahwa UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap pondok pesantren.

Selama ini, menurut dia, UU yang sebelumnya hanya ditempatkan sebagai entitas. Dengan UU Pesantren ini, pemerintah bisa secara leluasa memberikan pengakuan terhadap pondok pesantren. Ini karena pesantren lembaga yang sangat tua dengan mengedepankan berbasis masyarakat, didirikan masyarakat dan tumbuh berkembang dari mayarakat.

“UU Pesantren ini penting, UU lama yang mengatur pesantren tidak cukup. Dari UU yang mengatur pendidikan nasional, pesantren hanya sebagai entitas pendidikan. Begitu kecilnya ruang yg didapatkan pesantren tumbuh dan berkembang hanya ditempatkan sebagai entitas,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jatim, Amien Adhy menambahkan UU Pesantren merupakan langkah yang strategis dan baik.

“Apa yang terkandung dalam isi UU itu tekait sertifikasi, justru bertujuan mengembangkan kompetensi sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti standar penyembelihan hewan halal, ini kan perlu, ada aturannya itu tidak asal menyembelih. Nah, adanya sertifikasi ini dibutuhkan. Ke depan guru-guru pondok, kiai dalam tanda kutip mempunyai sertifikasi,” terangnya.

Untuk memudahkan, LDII Jatim akan membuat Lembaga Sertifikasi Profesi. Untuk itu, LDII akan bersinergi dengan Kementerian Agama sebagai upaya menuju ke arah tersebut.

“Selama belum ada standar kompetensi secara nasional, siapapun boleh membuat standar kompetensi kerja khusus, semisal tentang haji atau umroh, tentang ulama maupun guru, sehingga terstandarisasi. Memang aturan baru kesannya mengekang, tapi sebetulnya ke depan ini baik,” urainya.

Amien menambahkan,.di lingkup Jatim, pesantren di bawah LDII mencapai 56 pesantren, baik sifatnya menengah maupun besar. Selaku pemangku, LDII dengan ponpesnya sangat berkepentingan menerima dan mendapatkan pemahaman UU tentang Pesantren.

“Ini ke depan sangat baik. Pro kontra wajar. Tapi manfaatnya akan banyak ini,” pungkasnya. (tok/ted) 

Apa Reaksi Anda?

Komentar