Pendidikan & Kesehatan

Keluarga Bayi Tanpa Anus di Mojokerto Belum Miliki BPJS

Nanik Mariyati (34) menggendong Naufal Putra Aditya. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot Mojokerto menjamin kesehatan Naufal Putra Aditya, bayi laki-laki berusia 1 bulan yang terlahir tanpa anus. Bayi tersebut anak dari keluarga yang tinggal di Lingkungan Randegan, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

“Penanganan medis, sudah dilakukan oleh dokter RSUD dr Soetomo yaitu pembuatan lubang anus sementara di bagian perut sebelah kiri. Setelah bayi ini berusia 6 bulan akan dibuatkan lubang anus sesuai dengan posisi yang seharusnya,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Rabu (11/12/2019).

Masih kata Ning Ita (sapaan akrabnya, red), tak hanya putra pertama pasangan Risky Junianto (25) dan Nanik Mariyati (34) saja yang belum mempunyai kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, namun juga orang tua Naufal. Ini lantaran mereka baru pindah ke Kota Mojokerto sebulan lalu.

“Dia (Naufal) dan keluarganya belum punya kartu BPJS Kesehatan karena mereka baru pindah ke Kota Mojokerto satu bulan lalu. Sehingga tidak dimungkinkan untuk bisa mendapatkan BPJS secara Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID),” katanya.

Ning Ita menjelaskan, Pemkot Mojokerto memberikan solusi kepada orang tua Naufal agar mendaftar sebagai peserta BPJS kesehatan secara mandiri. Pihaknya akan membantu biaya iuran BPJS mandiri selama satu tahun sehingga ketika menjalani operasi yang kedua bisa ter-cover BPJS.

“Saat nanti pembuatan lubang anus sesuai posisinya sudah bisa dicover BPJS karena sudah mempunyai kartu kepesertaan. Kami akan bantu kepesertaan BPJS kelas 3 karena ini kategori warga pra sejahtera, nanti saya sendiri yang menanggung iuran biaya BPJS itu,” ujarnya.

Setelah satu tahun, lanjut Ning Ita, nantinya orang tua bersama Naufal baru bisa didaftarkan BPJS secara PBID karena persyaratan demikian. Pasalnya, sesuai Peraturan Walikota (Perwali) masyarakat menetap minimal satu tahun bisa mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS melalui PBID.

“Ya memang aturannya demikian minimal 1 tahun menjadi warga Kota Mojokerto baru bisa mengakses PBID. Selain itu, Dinsos dan Dinkes akan melakukan pendampingan untuk memantau kondisi kesehatan bayi tersebut. Berdasarkan observasi di lapangan tidak ada masalah pasca dilakukan operasi pembuatan lubang anus sementara,” tuturnya.

Bahkan kondisi Naufal sudah sehat dan selama satu bulan berat badannya aik 9 ons. Hal tersebut menunjukkan progress yang sangat bagus. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang mempunyai wewenang SLRT yaitu sistem membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin.

“Sistem ini yang akan dihubungkan dengan program dan layanan dikelola oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhannya. Apalagi, setelah launching aplikasi program Gayatri terkait pendataan itu nanti melalui kader motivator masuk di basis data yang Insya Allah di akhir Desember ini basis data sudah tersedia,” jelasnya.

Program Gayatri bersinergi dengan Dinsos, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) juga Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Pihaknya juga mengupayakan secepat mungkin verifikasi dan validasi awal 2020 sudah siap. “Supaya penyelesaian tepat sasaran dan cepat dengan aplikasi Gayatri ini,” tutupnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar