Pendidikan & Kesehatan

Kejari Banyuwangi Bertemu Guru PAUD, Hasilnya Mencengangkan

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengumpulkan sejumlah guru dari Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Tujuannya, memberikan pemahaman terkait penggunaan anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan.

Hal itu dilakukan agar membentengi diri dari pengkondisian proyek yang kerap dilakukan oknum pada sekolah PAUD di Banyuwangi. “Ini dalam rangka membuat transparansi dana BOP di PAUD. Ini juga membuat dunia pendidikan lebih baik lagi,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Bagus Adi Saputra, Rabu (6/3/2019).

Bahkan, kata Bagus, dari hasil kordinasi itu terungkap hal yang mencengangkan. Pasalnya, ditemukam sejumlah proyek yang terkesan dipaksakan. Misal, proyek pengadaan alat tulis sekolah (ATS), alat permainan edukatif (APE), tas sekolah, alat tes mata, hingga susu kemasan.

“Karena hasilnya hari ini, ternyata penggunanya dana BOP ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan, ada yang menggunakan praktek yang mengatasnamakan beragam lembaga, termasuk kejaksaan. Tugas kami, mendampingi nanti untuk teman-teman guru,” ungkapnya.

Temuan lainnya, harga barang itu tak sesuai dengan standart pasar. Bahkan, juga tak sesuai dengan peruntukannya. “Misal Puzzle Rp 180 ribu, ATS Rp 115 ribu, buku dan tas Rp 150 ribu. Itu kalau di pasar harganya tidak sampai segitu. Apalagi, di sini ada sekitar 3000 siswa PAUD. Satu pengadaan alat peraga, nilainya bisa Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar. Ini harus benar-benar terbuka,” terangnya.

Modus yang dilakukan dalam praktek ini, di antaranya melakukan penggelembungan anggaran dengan menulis jumlah siswa yang tidak sesuai. Ke depan, penggunaan anggaran BOP di Banyuwangi bisa berubah. Caranya, dengan terus melakukan pendampingan kepada guru PAUD.

“Kami akan buatkan inovasi tertentu untuk transparansi anggaran, lewat festival anggaran BOP. Sehingga, tidak ada intervensi dan pengekangan dari oknum manapun dalam pengadaan proyek di PAUD,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Banyuwangi, Dinovita mengatakan, jumlah PAUD di Bumi Blambangan ada 313 lembaga. Dari jumlah ini, hanya 5-10 PAUD yang belum memperoleh BOP dari APBN.

“Kami senang jika Kejaksaan bisa mendampingi dalam penggunaan anggaran BOP. Tidak semua kami terima PO (purchase Order) ada yang kami tolak. Tapi, karena kondisi yang tidak memungkinkan, kami ini terpaksa,” ungkapnya. [rin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar