Pendidikan & Kesehatan

Kebijakan Kampus Merdeka Menteri Nadiem, Begini Tanggapan Rektor Unair

Rektor Unair, Prof. Muh Nasih

Surabaya (beritajatim.com) – Kampus Merdeka merupakan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kebijakan baru tersebut merupakan lanjutan dari konsep merdeka belajar yang juga ia usung.

Tercatat ada empat pokok-pokok kebijakan kampus merdeka tersebut. Ialah otonomi pembukaan program studi baru, reakreditasi otomatis dan sukarela, mahasiswa bebas belajar tiga semester diluar program studi dan syarat PTN-BH dipermudah.

Menanggapi kebijakan tersebut tentu banyak pihak dan pemangku kebijakan di perguruan tinggi menanggapi serta merespon dengan beragam pendapat. Tak terkecuali Rektor Universitas Airlangga Prof Moh Nasih.

Disela kegiatan Rapat Kerja Pimpinan dan FGD di Banyuwangi, Prof. Nasih mengomentari pokok  kebijakan reakreditasi otomatis dan sukarela. Menurutnya, hal itu sah-sah saja dilakukan, terlebih bagi fakultas dan program studi yang sudah siap.

“Kalau sudah siap untuk melakukan reakreditasi ya kami persilahkan untuk melakukannya,” ujarnya, Rabu (29/1/2020).

“Prodi yang terakreditasi B harus segera meraih akreditasi A, dan yg sudah mendapatkan akreditasi A, diupayakan untuk melakukan reakreditasi dengan catatan sudah menyiapkan segala berkas yg dibutuhkan,” tambahnya.

Bahkan, tandas Prof. Nasih,  program studi yang sudah terakreditasi internasional oleh beberapa orang lembaga, akan kami tingkatkan akreditasi internasional dengan lembaga lain yang belum kita jajaki. Hal itu, dinilai menjadi salah satu hal penting yang sudah dilakukan untuk mendukung kebijakan yang baru tersebut.

“Kami akan mendukung program studi yang sudah memiliki akreditasi internasional untuk meningkatkan akreditasi internasional dengan lembaga lain,” tandasnya.

Selain itu, UNAIR ke depannya juga akan merancang kebijakan terkait perumusan kurikulum lintas multi disiplin.

“Jadi mahasiswa ilmu sosial juga bisa belajar ilmu eksakta, dan mahasiswa ilmu eksak juga bisa mengerti ilmu sosial,” imbuhnya.

Sementara itu, Salah satu wujud nyata yang rencananya akan dilakukan UNAIR yakni adanya mata kuliah berbasis digital dan program magang di luar negeri atau pertukaran pelajar yang akan menggantikan tugas akhir. Hal tersebut jelasnya tentu dengan catatan mahasiswa sudah mengambil semua mata kuliah wajib selama masa perkuliahan dan dapat mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Mahasiswa bisa belajar tanpa adanya ruang dan waktu. Dan itu malah lebih terlihat flkesibel. Namun kebijakan itu jangan diartikan bebas sebebas-bebasnya. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan dari kampus yaitu teratur dan kompeten,” tutupnya. (ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar