Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Kaum Difabel Probolinggo Impikan Perda Lindungi Hak Disabilitas

Probolinggo (beritajatim.com) – Para kaum disabilitas di Kabupaten Probolinggo, meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi kaum disabilitas.

Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indoesia) Kabupaten Probolinggo, Arizky Perdana Kusuma mengatakan, masih banyak hak milik kaum disabilitas yang belum terpenuhi.

“Pertama, yang paling dibutuhkan oleh kaum disabilitas setiap harinya adalah SDM yang mampu berinteraksi dengan kami dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, derajat kaum disabilitas itu sama dengan yang lainnya,” ujarnya, dalam Talkshow yang digelar oleh Yayasan Paramitra Kabupaten Probolinggo di Ruang Jabung II Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (30/6/2022).
Selain itu, ia juga meminta adanya akses untuk mempermudah kaum disabilitas dalam mengakses fasilitas umum.
“Selanjutnya adalah akses untuk mempermudah kaum disabilitas di Kabupaten Probolinggo memang masih belum banyak, namun, akses yang paling banyak dibutuhkan oleh kami adalah SDM yang mampu berinteraksi baik dengan kami. Kami harap, kami bisa lebih mudah mendapatkan akses untuk ke depannya,” harap Rizky.
Pihaknya pun juga berharap agar ada Perda (Peraturan Daerah) yang melindungi kaum disabilitas. Disamping jtu ia berharap, saat Perda itu akan dibuat, para pemangku kepentingan untuk juga melibatkan kaum disabilitas.
“Kami harap, Perda ini diprioritaskan untuk kami, sebab, ini sudah menjadi harapan kami sejak lama,” imbuhnya.
Puskesmas Paiton menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai percontohan inklusif yang mampu diakses oleh semua orang.
Sementara itu, Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Syamsul Hadi menyebut, di tiap kecamatan terdapat TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bermitra dengan Dinsos sebagai jembatan kaum disabilitas untuk mengajukan maupun mengadukan hal yang berhubungan dengan mereka.
“Untuk perda, saat ini masih banyak kendala yang menghambat. Ditambah lagi Bupati Probolinggo yang berstatus Plt. Untuk mengajukan pembentukan Perda, membutuhkan biaya sekitar Rp 250 juta bahkan bisa lebih dan saat ini biayanya masih belum ada. Tapi akan tetap kami usahakan untuk mempriotitaskan Perda bagi kaum disabilitas itu,” tegasnya. (tr/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar