Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Kaji Permendikbud 30/2021, Unisla Soroti Poin yang Perlu Direvisi

Rektor Unisla Bambang Eko Muljono saat serasi diskusi terbuka dengan BEM Unisla dalam menyikapi Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, di Aula Kampus Hijau, Sabtu (20/11/2021).

Lamongan (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar kegiatan Serasi Diskusi Terbuka guna menyikapi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek RI) Nomor 30 tahun 2021, di Aula Kampus Hijau, Sabtu (20/11/2021).

Presiden BEM Unisla, Febri Hermansyah mengungkapkan, alasan diselenggarakannya kajian terhadap peraturan yang berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini karena masih adanya beberapa poin dan pasal yang menjadikan lemahnya peraturan tersebut.

“Terdapat poin-poin yang mana perlu adanya revisi. Agar nantinya tidak menjadi tumpul pada soal pelaksanaan. Intinya BEM Unisla mendukung Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai salah satu langkah regulasi awal terkait kekerasan seksual,” kata Febri.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unisla Bambang Eko Muljono menyampaikan apresiasinya kepada BEM Unisla karena telah memberikan respon yang baik mengenai Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjiti dengan kajian serasi diskusi terbuka.

“Kami selaku Rektor Unisla sangat menyambut baik kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh BEM Unisla. Intinya kita mendukung peraturan tersebut, tapi ada beberapa poin atau pasal yang harus diperbaiki,” tutur Bambang yang juga narasumber dalam kegiatan ini.

Bambang juga mengatakan, pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kampus yang beretika, bermoral, bermartabat dan mengembangkan budaya religius yang mengedepankan profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah.

Kendati demikian, Bambang menuturkan, Mendikbudristek RI agar lebih bisa menerima masukan-masukan atas disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut. Bambang menilai, di dalamnya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.

“Dari peraturan tersebut masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu untuk diperbaiki. Kita berharap, pada frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang tertuang dalam pasal 5 ayat 2 ini, agar bisa dihilangkan,” ujar Bambang.

Frasa ‘tanpa persetujuan korban’ tersebut, menurut Bambang, akan menimbulkan tafsir, yakni kalau dengan persetujuan berarti boleh tanpa persetujuan. “Kami harap (peraturan) ini diperbaiki, namun tidak mengurangi esensi dari Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tersebut,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Bambang bahkan menyebut, terdapat sejumlah poin atau pasal yang dianggapnya banci atau mandul. Hal itu terletak pada bab ketiga pasal 10 tentang penanganan, di mana perguruan tinggi wajib melakukan 4 hal dalam menanggapi kasus pelecehan seksual, salah satunya dengan hanya pengenaan sanksi administratif.

“Padahal kalau itu betul-betul terjadi, kejahatan asusila pada KUHP pidana jelas menyebutkan kejahatan. Maka kalau hanya disanksi administratif ini luar biasa,” tandasnya.

Oleh sebab itu, Bambang menjelaskan, dalam penanganan pelecehan seksual ini, sebaiknya kampus harus memfasilitasinya secara langsung dengan diteruskan ke pihak kepolisian. “Nah, kejahatan ini harus ditangani. Jadi tidak berlarut-larut, sehingga bisa segera langsung ditangani oleh kepolisian,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bambang berharap, frasa tanpa persetujuan pasal 5 ayat 2 pada poin yang berbunyi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban agar dihilangkan. Selain itu, ia juga memberikan masukan atau catatan pada pasal 19 di peraturan ini untuk dikaji ulang, lantaran syaratnya sangat menyulitkan.

Diketahui, Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini menyebutkan, bahwa Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual akan dikenai sanksi administratif berupa : a). Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi dan/atau b). Penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi.

“Ini bahaya sekali, karena bisa menimbulkan perdebatan dan gugat ginugat antara Kementerian dan Universitas kalau sampai terjadi yang demikian. Kewenangan menduduki jabatan Satgas, apakah bisa terlaksana. Jangan-jangan ini jadi macan ompong,” tukasnya. [riq/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar