Pendidikan & Kesehatan

Kabupaten Malang Siap Lakukan PPKM, Bupati: Beda Dengan PSBB

Bupati Malang, HM Sanusi

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang siap menyambut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa – Bali yang akan berlaku mulai tanggal 11-25 Januari 2021.

Hal itu disampaikan Bupati Malang, HM Sanusi usai mengikuti Vidcon (Video Conference) bersama Gubernur Jawa Timur dan Pangdam V/Brawijaya, Jumat (8/1/2021) kemarin.

Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan para gubernur dan bupati/walikota terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa-Bali. Instruksi itu terkhusus ditujukan kepada gubernur di 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Selain gubernur, intruksi ini juga ditujukan terkhusus pada bupati/walikota di beberapa wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Rayam Surakarta dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.

Namun, Sanusi memastikan banyak perbedaan yang akan diterapkan dalam PPKM dengan PSBB lalu.

“Pastinya lebih longgar dibanding PSBB lalu, sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021,” kata Sanusi, Sabtu (9/1/2021).

Salah satu perbedaan PPKM dengan PSBB yakni,, salah satunya menurut Sanusi tidak adanya penerapan Check Point.

“Itu salah satunya, yang lain banyak,” singkatnya.

“Intinya Kabupaten Malang bakal menuruti semua yang ada dalam instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021,” bebernya.

Untuk diketahui, salah satu perbedaan PPKM dengan PSBB berdasarkan instruksi Mendagri adalah membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen.

Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Selain itu, pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat. (yog/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar