Pendidikan & Kesehatan

Jatim Dukung Pendataan Keluarga 2021 dengan Tetap Perhatikan Prokes

Surabaya (beritajatim.com) – Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota Nomor 1604 tanggal 1 Februari 2021 tentang dukungan pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur telah terbit.

“SE ini turun sebagai amanah Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto, Rabu (10/2/2021).

Menurut dia, data yang diperoleh dari pendataan keluarga tersebut dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di masyarakat. Terutama dalam pembangunan keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan baik di pemerintah daerah maupun pusat.

Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 ini merupakan kelanjutan dari Pendataan Keluarga yang dicanangkan sejak tahun 1994, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional.

Adapun pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 ini akan menggunakan metode sensus yang pengumpulan datanya menggunakan smartphone dan formulir.

Untuk itu, lanjut dia, diharapkan Bupati/Walikota memberikan instruksi kepada Camat beserta jajarannya sampai dengan RT di wilayahnya, guna berperan aktif mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 dengan menerima kedatangan kader/petugas pendata serta memberikan informasi yang jujur dan benar.

Di samping itu, membantu memfasilitasi dengan memberikan izin kader/petugas pendata untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes).

“Semoga pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 di Jawa Timur khususnya, berjalan dengan lancar dan mendapat basis data keluarga yang valid, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain,” pungkasnya. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar