Pendidikan & Kesehatan

Ini Alasan BPJS Tidak Loloskan Verifikasi Klaim Pembiayaan Pasien Covid

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi klaim pembiyaan perawatan Covid-19. Hal itu sesuai dengan surat penunjukan yang dilakukan Menko PMK kepada BPJS Kesehatan sebagai tim independen yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi klaim pasien Covid-19.

“BPJS Kesehatan dalam hal ini merupakan tim independen diluar pemberi layanan dan pembayar untuk melakukan verifkasi,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Janoe Teguh Prasetijo, Sabtu (1/8/2020).

Selama melakukan verifikasi, BPJS memiliki standarisasi kelayakan klaim anggaran penanganan Covid-19 sesuai juknis yang diberikan Kementerian Kesehatan RI. Proses verifikasi dilakukan selama tujuh hari dan hari ketujuh harus sudah menerbitkan berita acara hasil verifikasi yang dikirimkan ke Kementerian Kesehatan.

“Selanjutnya kementerian kesehatan memiliki waktu pembayaran selama tiga hari kerja. Sehingga total untuk proses pengajuan klaim ada 10 hari kerja,” terangnya.

Sedangkan, kriteria verifikasi untuk peserta yang dijamin oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini karena pemerintah sudah menetapkan bahwa Covid-19 merupakan kejadian bencana maka yang menjamin adalah pemerintah. “Ada dua kriteria, pasien yang dibawah 60 tahun disertai dengan komorbit dan pasien di atas usia 60 tahun,” ungkapnya.

Janoe menambahkan, komorbit penyerta yang bisa diklaim menggunakan anggaran penanganan Covid-19 diantaranya, penyakit jantung, hibertensi, asma, ginjal, dan kanker. Sehingga, jika penyakit penyertanya selain penyakit tersebut, maka harus disertai dengan bukti pendukung yang lengkap seperti hasil swab yang positif.

“Selama ini yang menjadi kendala penyerapan penangaan biaya Covid-19 masih rendah karena secara administrasi, sementara kita diaudit karena administrasi untuk kelengkapan klaim itu,” jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, masih banyak persyaratan pengajuan klaim yang belum lengkap secara administrasi. Penyebab displit klaim, lanjut Janoe, biasaya tidak disertai identitas yang valid, misalnya tidak ada kartu BPJS, maupun NIK pasien. “Maka, jika persyaratan yang tidak lengkap ini akan dikembalikan untuk dilengkapi,” katanya.

Proses verifikasi yang dilakukan, selain dari administrasi pasien dan diagnosa, juga verifikasi pihak rumah sakit. Sesuai penugasan Menko PMK, lanjut dia, BPJS Kesehatan harus bersurat ke rumah sakit untuk minta informasi sebagai standar penanganan pasien Covid-19. Diantaranya, penyediaan alat ventilator dan jumlah ruang isolasi, serta penanganan sesuai protokol kesehatan yang lain.

“Sering kali pasien itu dilayani tidak sesuai protokol. Sekarang Menkes sedang menggodok untuk memproses displit klaim itu,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sesuai perhitungan unit cost perday perorangan ditemukan klaim dalam penanganan pasien Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban bisa mencapai Rp70 juta hingga Rp80 juta. Jumlah itu dihitung mulai masuk rumah sakit, perawatan, hingga sembuh atau meninggal.

Total, biaya klaim yang sudah masuk untuk pasien Covid-19 dari awal penentuan Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana Non Alam hingga 24 Juli 2020, sudah ada Rp7,8 miliar. Jumlah tersebut dibayarkan untuk enam rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Masing-masing kabupaten tiga rumah sakit.

Dari total pengajuan itu, yang sudah terverifikasi, artinya pengajuan sudah sesuai ketentuan atau lolos verifikasi ada Rp4,8 miliar dan yang masuk dalam di split klaim Rp3 miliar. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar