Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Ibu Kota Dipindah, Pengajar Hukum UWP: Jakarta Sudah Tak Mampu

Webinar UWP soal pemindahan Ibu Kota Negara

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah telah memutuskan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara. Proses pembangunan digenjot agar IKN dapat segera ditempati dan pemerintahan dijalankan dari sana.

Terkait hal ini, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Fikri Hadi, mengatakan berdasarkan hasil kajian, Jakarta sudah tidak lagi mampu mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Ini lantaran sejumlah faktor banjir, kemacetan, ancaman bencana, serta penurunan tanah di Jakarta.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa juga didasarkan pada alasan untuk mengubah paradigma pembangunan yang Jawa-sentris dan Jakarta-sentris.

“Bayangkan, 70 persen perputaran uang di Indonesia ada di Jakarta. Selain itu, 57 persen penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional sekitar 59 persen,” ujar Fikri saat mengisi seminar “Perspektif Hukum Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara” yang digelar BEM FH UWP pada Sabtu (2/7/2022).

Fikri menambahkan Jawa juga menyimpan problematika tersendiri. Di antaranya arus urbanisasi yang tinggi di Jabodetabek dan Surabaya, krisis ketersediaan air di Jakarta dan Jawa Timur dan penurunan tanah di sejumlah wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Meski demikian, kata dia, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan Pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota. Pertama adalah implementasi dari green city dan smart city. Kedua adalah aspek keberlanjutan.

“Pembangunan IKN merupakan pembangunan jangka panjang. Oleh karenanya, harus dipersiapkan apabila ke depan terjadi perubahan situasi politik, hukum, ekonomi, sosial bahkan apabila terjadi bencana yang berpotensi menghambat pembangunan Ibu Kota,” kata Fikri.

Selain itu, masalah selanjutnya adalah bagaimana memisahkan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Karena dari sudut pandang kajian ekonomi, pusat bisnis akan lebih efektif bila berdekatan dengan pusat pemerintahan.

“Namun, kita pernah mengalami hal tersebut di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pada masa Hindia Belanda, yang mana pusat pemerintahan adalah Batavia namun kota sekaligus pusat industri terbesar adalah di Surabaya. Pemerintah bisa belajar dari hal tersebut,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara UWP, Suwarno Abadi, mengkaji UU IKN berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Suwarno menganalisis dari naskah akademik UU IKN dari sudut pandang kemutakhiran serta kuantitas referensi yang digunakan pada naskah akademik UU IKN.

“Seyogyanya, naskah akademik menggunakan referensi yang mutakhir dan lebih banyak. Karena proses pemindahan Ibu Kota berimplikasi pada berbagai aspek,” terang Suwarno.

Dia juga mengkritisi belum dibentuknya peraturan teknis atau peraturan pelaksana dari UU IKN. Padahal peraturan pelaksana tersebut dibutuhkan agar UU IKN dapat diimplementasikan dan memberikan kepastian hukum.

Selain itu, dia menyoriti proses cepat pengesahan UU IKN sehingga terkesan minim partisipasi masyarakat. Padahal pemindahan ibu kota berdampak kepada banyak sektor dan berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat setempat.

“Kita harus berkaca pada cacat formil pada UU Cipta Kerja yang salah satunya dikarenakan cepatnya pembahasan UU tersebut sehingga dinilai minim partisipasi masyarakat. Dengan merujuk pada kejadian yang lalu, diharapkan UU IKN ini tidak bernasib sama dengan UU Cipta Kerja,” tambah Suwarno. [beq/*]


Apa Reaksi Anda?

Komentar