Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

HIV/AIDS Surabaya Tertinggi di Jatim, DPRD Minta Dinkes Serius Tangani

Anna Shvets [pexels.com]

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PSI Surabaya, Tjutjuk Supariono mengkritik Dinas Kesehatan (Dinkes) agar tahun 2022 lebih serius menangani kasus HIV/AIDS di Kota Pahlawan.

Pasalnya, menurut data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur menunjukkan bahwa Kota Surabaya menjadi kota dengan kasus baru HIV/AIDS tertinggi se Jawa Timur pada tahun 2021. Tercatat sebanyak 323 pasien AIDS baru di Kota Surabaya, disusul Kabupaten Banyuwangi 186, dan Jember sebanyak 174.

“Jangan lupa bahwa kita punya target Three Zero 2030. Artinya tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada diskriminasi di tahun 2030,” kata Tjujuk saat dihubungi, Senin (17/1/2021).

Tjutjuk menilai bahwa informasi dan sosialisasi terkait HIV/AIDS pada masa pandemi ini tidak berjalan dengan baik, terutama pendidikan seksual untuk anak-anak sekolah.

Pun, dirinya memahami penanganan Covid-19 merupakan prioritas utama, tapi bukan berarti bisa mengesampingkan permasalahan lainnya. “Apalagi kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya ini tertinggi di Jawa Timur,” kata Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya tersebut.

Menurutnya, berdasarkan laporan Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI, selama pandemi Covid-19 tahun 2020, telah terdeteksi 50.626 kasus HIV/AIDS. Angka ini berpotensi lebih tinggi, sebab estimasi kasusnya adalah sebanyak 640.000.

Tjutjuk menyebut kasus yang tidak terdeteksi ini dapat menjadi rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual beresiko. Sementara itu, tercatat kasus HIV tertinggi adalah umur 20-29 tahun.

Maka, dari sini bisa dilihat bahwa penularan HIV sudah terjadi pada masa remaja atau anak yang umurnya kurang dari 20 tahun.

“Miris melihat data ini, sebab mayoritas kasus ini terjadi pada anak-anak muda. Hal ini bisa dikatakan bahwa pendidikan seksual sejak dini yang kurang efektif dan juga kurang didukung oleh media massa,” bebernya.

Pendidikan seksual dini, kata Tjutjuk, terutama terkait penggunaan kontrasepsi menjadi salah satu yang menyebabkan kebijakan menjadi tidak tegas dan terkesan abu-abu. Kemudian di lingkungan kerja, pemanfaatan digitalisasi dan media sosial, advokasi publik dan serikat pekerja serta sosialisasi program HIV untuk perusahaan juga perlu secara gencar dilaksanakan.

“Tidak hanya untuk mengurangi angka HIV, namun juga untuk mematahkan stigma dan diskriminasi pada ODHA,” katanya.

Dia meminta orang yang hidup dengan atau berisiko infeksi HIV/AIDS perlu memiliki akses alat pencegahan yang efektif, seperti akses kontrasepsi dan jarum suntik steril agar upaya pencegahan penyakit ini berhasil.

“Saya juga minta agar pelaksanaan mobile VCT atau tes HIV pada populasi berisiko dapat digalakkan di tahun 2022, untuk menekan kasus HIV di Surabaya. Saya optimis di tahun 2022, Kota Surabaya bisa nol angka HIV selama ada kerjasama yang baik,” tandasnya.(asg/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar