Pendidikan & Kesehatan

Hanya 7 Lembaga Keagamaan Islam di Kabupaten Mojokerto yang Terima BOP Tahap Kedua dari Kemenag

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Barozi saat memberikan penjelasan terkait pembayaran BOP. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kementrian Agama (Kemenag) mulai mencairkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahap kedua untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19. Dari total 126 lembaga yang ada di Kabupaten Mojokerto, hanya tujuh lembaga yang dinyatakan lolos tahap kedua.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Barozi mengatakan, ada lembaga pendidikan dibawah naungan Kemenag. “Formal seperti madrasah dan informasi seperti ponpes atau lembaga yang diselenggarakan masyarakat. Nah, untuk ponpes atau lembaga yang diselenggarakan masyarakat, daya jangkau dan kewenangannya terbatas,” ungkapnya, Rabu (21/10/2020).

Masih kata Barozi, semua tergantung yayasan. Namun di masa pandemi seperti saat ini, pemerintah mempunyai program khusus yang merupakan program darurat yang diberikan melalui bentuk bantuan. Program tersebut tanpa mekanisme usulan, terkait by name by address yakni dari sistem data sudah terakreditasi.

“Tidak ada pengajuan tapi ada sistem mulai kabupaten hingga pusat sehingga dari sana data lembaga penerima BOP. Ada 126 ponpes di Kabupaten Mojokerto, namun bantuan tidak bisa menyeluruh namun hanya bisa untuk sejumlah ponpes saja. Dari 126 lembaga, 26 lembaga lolos di tahap pertama,” katanya.

Dari 26 lembaga yang lolos menerima bantuan yang disalurkan secara langsung ke rekening pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam penerima tanpa ada potongan dalam bentuk apapun tersebut masih di legalidasi. Di tahap kedua, hanya tujuh lembaga yang lolos.

“BOP tahap pertama dari total 26 lembaga, di tahap kedua yang lolos administrasi hanya 7 lembaga, sedangkan sisanya sebanyak 19 lembaga tidak lolos dan dikembalikan. BOP ini untuk operasional seperti listrik, air. Nilainya bervariasi mulai Rp25 juta sampai Rp50 juta. Untuk Rp25 juta ada 3 lembaga dan Rp50 juta ada 4 lembaga,” jelasnya.

Barozi menjelaskan, sebanyak 19 lembaga yang dinyatakan tidak lolos menerima BOP tahap kedua karena tidak mempunyai statistik ponpes, tidak mempunyai izin operasional dan saat di cek di lapangan memang tidak ada. Sehingga hanya tujuh lembaga yang lolos BOP tahap kedua.

“Sesuai surat yang kami terima dari Kemenag tanggal 15 Oktober 2020, BOP tahap kedua sudah cair mulai tanggal 19 Oktober kemarin ke masing-masing lembaga. Dalam hal ini, Kemenag Kabupaten Mojokerto hanya mensosialisasikan sehingga pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut juga ada di masing-masing lembaga,” ujarnya.

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring yakni Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di Kabupaten Mojokerto, ada lima lembaga dengan nilai masing-masing akan menerima sebesar Rp15 juta atau setiap bulan Rp5 juta yang dicairkan untuk tiga bulan.

“Tahap satu sudah ada 67 lembaga yang menerima bantuan PJJ ini, sedangkan tahap dua hanya 5 lembaga saja. Dalam minggu ini, termasuk Kabupaten Mojokerto menjadi sampling audit BPK. BPK sudah turun sehingga program yang luar biasa ini harus benar-benar dikawal dengan 5 ketepatan bisa tercapai,” tegasnya. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar