Pendidikan & Kesehatan

Guru Tidak Tetap di Sekolah Perbatasan Jember Galau

Ketua PGRI Jember Supriyono

Jember (beritajatim.com) – Guru tidak tetap (GTT) yang bertugas di sekolah-sekolah daerah perbatasan Kabupaten Jember, Jawa Timur, galau. Mereka tidak mendapatkan surat penugasan (SP) dari Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga tidak bisa mendapat gaji layak dari bantuan operasional sekolah (BOS).

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jember Supriyono mengatakan ada sepuluh orang guru sekolah dasar negeri yang mengajar di perbatasan Jember dan Lumajang yang menemui dirinya untuk berkeluh kesah.

“Teman-teman yang mengajar di Kecamatan Sumberbaru ini sudah cukup lama menjadi sukarelawan. Ijazah mereka S1. Semuanya di sekolah dan dibutuhkan. Mereka tidak dapat SP, karena bukan orang Jember,” katanya, Rabu (22/4/2020).

Menurut Supriyono, alasan ketiadaan surat penugasan ini menyakitkan. “Sekolah-sekolah perbatasan rata-rata seperti itu. Tidak mungkin (gurunya adalah) penduduk setempat yang waktu itu belum bersekolah. Gurunya ya terpaksa adalah yang tinggal di perbatasan, seperti di Kecamatan Jatiroto, Lumajang,” katanya.

Fenomena ini ditemui di sekolah-sekolah perbetasan. Supriyono mencontohkan sebagian guru SD negeri di Kecamatan Jelbuk dan Sukowono adalah warga Kabupaten Bondowoso di perbatasan. Begitu juga guru SD negeri di Kecamatan Silo yang berbetasan dengan Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. “Tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di SMP perbatasan,” kata Supriyono.

Padahal surat penugasan ini berdampak bagi gaji mereka. “Sesuai kebijakan Menteri Pendidikan, paling tidak, mereka yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun sudah mendapat Rp 1 juta atau lebih. Tapi mereka (yang tidak memperoleh surat penugasan) mendapat Rp 300-400 ribu per bulan. Padahal masa kerja mereka juga lama,” kata Supriyono.

Pemerintah pusat memang memerintahkan agar separuh dari dana BOS yang diterima sekolah dipergunakan untuk gaji guru tidak tetap. Dengan demikian gaji guru tidak tetap pun menjadi lebih layak. “Bahkan kebijakan terbaru, tidak usah dibatasi 50 persen, karena sekolah sekarang kan libur, tidak ada operasional. Kegiatan ujian nasional juga tidak ada. Pembelajaran pakai daring (dalam jaringan) dari rumah,” kata Supriyono.

Supriyono tidak menyalahkan kepala sekolah yang tidak berani membayar guru tidak tetap yang belum mengantongi surat penugasan dari Pemkab Jember. “Kepala sekolah sebagai aparat paling bawah tidak berani mengambil keputusan bila tidak ada petunjuk dari Kepala Dinas (Pendidikan) atau Kepala Badan (Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia). Mereka pun memberikan (gaji) juga gamang: memberinya pun hanya Rp 350 ribu atau Rp 400 ribu. Kasihan,” katanya.

Supriyono juga mendapat informasi adanya hal serupa dari sejumlah guru yang mengajar di perbatasan Kecamatan Sukowono dengan Kabupaten Bondowoso dan Kecamatan Silo dengan Kabupaten Banyuwangi. “Kemarin kami sudah memberi saran kepada mereka untuk mengumpulkan berkas. Kami akan sampaikan surat resmi kepada bupati agar mereka mendapat kebijakan yang sama. Kita ini kan Indonesia, bukan Jemberisme, tidak bisa begitu. Karena kalau orang Jember sendiri diboikot orang Lumajang kita juga sakit. Ini kan juga masalah,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar