Pendidikan & Kesehatan

Demi Kesejahteraan

Guru Sukwan Pamekasan Tuntut Pemkab Bijaksana

Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah guru sukarelawan (sukwan) yang tergabung dalam Forum Guru Honorer (FGH) Non Katagori di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamekasan, menuntut kejelasan status mereka kepada pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan saat para guru mendatangi Kantor Pemkab Pamekasan, di Jl Kabupaten 107, Rabu (16/10/2019). Mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e didampingi Sekda Pamekasan Totok Hartono, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Prama Jaya.

“Prinsipnya kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami, dimana kesejahteraan yang kami dapatkan sangat tidak sebanding dengan perjuangan dan pengabdian yang kami jalani. Apalagi selama ini kami tidak digaji dan hanya diupah senilai Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu (setiap bulan),” kata Koordinator FGH Pamekasan, Muhammad Sahi.

Tidak kalah penting, pihaknya juga menuntut agar Pemkab Pamekasan segera meneribitkan regulasi yang berpihak terhadap nasib mereka. “Kami hanya meminta agar segera diterbitkan SK pengangkatan dari Disdik, bukan berarti kami ingin diangkat sebagai PNS. Tapi sebagai syarat untuk mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru),” ungkapnya.

“Apalagi bersamaan dengan adanya aturan baru, kami tidak diperbolehkan mengikuti PPG karena SK (Surat Keputusan) Pengangkatan kami dari kepala sekolah. Maka dari itu, kami meminta agar SK kami diterbitkan melalui Disdik atau kalau perlu melalui Bupati Pamekasan,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga meminta agar Pemkab Pamekasan bisa menerbitkan Kartu Jaminan Sosial yang sangat dibutuhkan.

“Ini soal kemanusiaan, dan kami bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi bukan berarti kami tidak ikhlas, karena kalau tidak ikhlas tidak mungkin kami mengabdi hingga puluhan tahun,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar