Pendidikan & Kesehatan

Guru Honorer: Mendikbud Tanya Pendidikan Jember, Kami Jawab Morat-Marit

Nur Fadli, perwakilan Forum GTT-PTT Jember, saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD Jember di gedung parlemen, Rabu (25/11/2020)

Jember (beritajatim.com) – Persoalan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT dan PTT) tenaga kependidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal ini dikemukakan Nur Fadli, perwakilan Forum GTT-PTT Jember, saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD Jember di gedung parlemen, Rabu (25/11/2020).

“Seminggu lalu, kami dipanggil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di Jakarta, yang menanyakan bagaimana pendidikan di Jember. Kami bilang, pendidikan di Jember morat-marit. Jadi Pak Menteri perhatian terhadap Jember,” kata Fadli.

Salah satu yang dikeluhkan kalangan guru adalah surat penugasan yang diterbitkan Pemkab Jember untuk GTT-PTT. Fadli menjadi guru di SD Negeri Bintoro 05 selama 18 tahun. Ia merasa tenang di sana, karena selain menjadi guru, bisa mendampingi masyarakat dan memberikan penyadaran agar tidak merusak hutan.

Namun pada era kepemimpinan Bupati Faida, Fadli dipindahkan ke salah satu SMP negeri dekat rumah. “Bukannya kami senang dipindah, karena di situ (SD Negeri Bintoro 05), pengganti kami banyak yang tidak datang kalau jam-jam efektif,” katanya.

Fadli merasa GTT dan PTT dianaktirikan dalam hal kesejahteraan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Honor mereka tidak layak. “Saya mohon Ketua Dewan untuk membantu teman-teman kami,” katanya.

Fadli menuntut agar Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dikembalikan dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ke Dinas Pendidikan. “Biar tidak salah lagi. Ada data valid berdasarkan KK (Kartu Keluarga), tapi tempatnya salah, nama salah, tempat mengajar salah. Ini ironis sekali bagi dunia pendidikan. Awalnya sudah dikelola dengan baik oleh Dinas Pendidikan,” katanya.

Ketua Forum GTT-PTT Ali Zammil mengatakan, tuntutan kesejahteraan sudah disuarakan sejak 2017. “Atas kebijakan bupati, teman-teman diberikan SP (Surat Penugasan). Entah dasar hukumnya dari mana. Tidak ada SK (Surat Keputusan), tiba-tiba ada surat penugasan. Kami pegawai siapa, tiba-tiba ditugaskan,” katanya.

Penempatan para GTT-PTT dinilai Ali amburadul, karena tidak memperhatikan kebutuhan setiap sekolah dan persebaran tenaga pendidikan. Ada GTT-PTT yang tetap dimutasi, walau sudah mengajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal. Padahal mereka bukan aparatur sipil negara (ASN). “Kalau saya dimutasi sebagai ASN, jangankan cuma beda kecamatan, di ujung Jember pun saya siap sebagai pengabdian terhadap negara,” katanya.

“Memang ini tidak menyebabkan kerugian negara. Tapi rakyat dirugikan oleh kebijakan yang sangat tidak profesional ini. Kami menuntut SK (Surat Keputusan), karena salah satu syarat kami diakui sebagai tenaga pendidik adalah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Jika mau memiliki NUPTK, otomatis kami harus memiliki SK bupati atau SK kepala dinas terkait,” kata Ali.

Dengan SK, guru honorer bisa mengajukan sertifikasi tenaga pengajar. “Tidak hanya materi yang kami inginkan. Cukup SK saja,” kata Ali. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar